BKKBN Bahas Isu Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Pemuda di Pertemuan Parlemen Asia-Arab

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan dukungan terselenggaranya acara konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan melalui Forum Parlemen Asia - Arab dalam mengatasi pemberdayaan pemuda dan kekerasan berbasis gender yang dinilai mampu mewujudkan komitmen pembangunan SDGs tentang pendidikan, kependudukan, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan pemuda.

The Asian Population and Development Association(APDA), Forum Of Arab Parliamentarians on Population Development (FAPPD), dan Indonesian Forum of Parliamentary on Population and Development (IFPPD), bekerja sama dengan United Nation Population Fund (UNFPA) menyelenggarakan pertemuan Inter-regional bertajuk Pertemuan Parlemen Arab dan Asia untuk Menindaklanjuti Komitmen ICPD25: “Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Pemuda" pada 1-2 Maret 2023 di Jakarta, Indonesia.

Acara ini bertujuan untuk melibatkan anggota parlemen dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi dan dialog tentang isu-isu yang memengaruhi pemuda dan kekerasan berbasis gender, advokasi kebijakan, yang merupakan bagian dari Agenda 2030 dan Program Aksi ICPD (International Conference for Population & Development).

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para anggota parlemen Asia dan Arab serta tentu saja UNFPA atas dukungan dan komitmennya terhadap pencapaian SDGs," ucap Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Prof Rizal Damanik, PhD, saat menyampaikan sambutannya pada acara ICPD25 di Hotel Pullman, Jakarta.

Selain itu, acara ini diselenggarakan secara daring via Zoom dan Live YouTube @BKKBN Official, Selasa (1/3/2023).

Baca juga: BKKBN Sultra Serahkan Paket Pangan Bergizi Bagi yang Beresiko Stunting di Kota Kendari

Konferensi internasional ini dihadiri Anggota Parlemen dari kawasan Arab dan Asia, anggota parlemen dari Indonesia, para pakar, perwakilan masyarakat sipil, organisasi internasional dan LSM.

Untuk diketahui, terdapat 25 negara Asia dan 15 negara Arab yang turut terlibat dalam forum tersebut.

Hal ini merupakan kebanggaan bagi Indonesia menjadi tuan rumah dan dapat menyelenggarakan forum internasional dengan cakupan kerja sama yang cukup luas.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD), Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. dalam sambutannya.

"Saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya karena ini adalah pertemuan yang sangat penting kita ada 25 negara dari Asia dan 15 negara dari Arab. Bisa disebutkan bahwa ini adalah assembly Arab-Asia pertama di Asia. Mudah-mudahan ini adalah suatu kesuksesan yang baik untuk semua yang terlibat dan mendapat kerja sama yang baik” paparnya.

Menurutnya, dalam menanggapi persoalan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan pemuda, IFPPD turut berperan mendukung DPR RI dalam membuat regulasi undang-undang dalam pengesahan UU No 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Perdagangan Orang, UU No 16 Tahun 2019 tentang Peningkatan Usia Sah Perkawinan, dan terakhir UU No 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.

"Tetapi penciptaan hukum itu sendiri tidak cukup, DPR RI dengan dukungan lembaga lain termasuk IFPPD perlu memantau implementasi undang-undang tersebut, penjabarannya ke peraturan yang lebih rendah termasuk pengesahan peraturan daerah,” tambahnya.

United Nation Population Fund (UNFPA), Prof Hala Youssef mengatakan peran parlemen sangat penting dalam memantau dan melakukan pelayanan kesehatan untuk perkembangan kesehatan dan urgensi-urgensi kebijakan lainnya.

"Maka sangat penting bagi kehidupan mereka untuk kita memberikan atau akses kesehatan bagi seluruh anak-anak muda itu agar seluruh kelompok masyarakat atau kelompok penduduk mereka bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, misalnya ada perempuan yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan kemudian ada peranan yang sangat penting yang bisa diperankan atau diambil perannya oleh para anggota parlemen wanita," ujarnya.

Sementara itu, MP Libanon Forum Of Arab Parliamentarians on Population Development (FAPPD) Hon Pierre BouAssi menekankan forum ini terselenggara karena adanya kedua belah pihak memiliki tantangan dan nilai yang sama sehingga dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah bersama-sama.

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Buka Pelayanan KB di KRI Dr Suharso Sambut Hari Nusantara 2022 di Wakatobi