Wapres Harap Forum Nasional Stunting 2022 Jadi Momen Evaluasi Capai Target Prevalensi 14 Persen

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia K H Ma’ruf Amin berharap Forum Nasional Stunting tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (6/12/2022).

“Kita ingin, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045, Indonesia menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global," ujarnya.

"Harapannya, Indonesia Emas pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas," ujar Wapres menambahkan.

Untuk itu, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi menuju target 14 persen hanya tersisa kurang dari dua tahun.

Baca juga: BKKBN Gelar Forum Nasional Stunting 2022 Dihadiri Maruf Amin, Upaya Kolaboratif Pemerintah & Swasta

Menurut Wapres, selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada 2024.

Upaya ini bukan semata tentang penurunan angka prevalensi, melainkan juga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Upaya kita saat ini akan menentukan mutu generasi penerus bangsa, yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan," ujar Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional ini.

Wapres mengatakan masih terjadi beberapa persoalan di lapangan, khususnya hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas yang sudah dilakukan bersama oleh kementerian dan lembaga.

Kata dia, pertama mengenai tata kelola, pelaksanaan intervensi spesifik, dan intervensi sensitif. Masalah besar dalam tata kelola adalah koordinasi.

Baca juga: Pemkot Baubau Sulawesi Tenggara Targetkan Tahun 2024 Penurunan Angka Stunting hingga 14 Persen

“Saya minta koordinasi antarlembaga semua tingkatan pemerintahan ini dapat dibenahi," ujar Ma'ruf Amin.

"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, saya minta untuk memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya,” tegas Wapres.

Masalah lainnya menurut Ma’ruf Amin adalah pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku tingkat desa dan masyarakat.

Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antarpelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan.

Banyak kader yang secara sukarela bekerja di lapangan. Kader-kader ini tentu membutuhkan pengoordinasian dan pembagian peran yang baik.

Baca juga: Cegah Stunting di Dekat Lokasi Pertambangan, Pemda Konawe Utara dan PT Antam Jalin Kerjasama

"Mereka perlu dibekali dengan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi,” ujar dia.

Ia menyebutkan Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat diandalkan dalam percepatan penurunan stunting.

Ia minta kepada kementerian dan lembaga yang secara struktural mempunyai kader di lapangan, pemerintah daerah untuk menguatkan pengoordinasian para penggiat di lapangan.

"Lalu, meningkatkan kapasitas dan memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugasnya," jelasnya seraya menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam menurunkan prevalensi stunting.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Tekan Angka Perkawinan Anak di Bawah Umur Demi Cegah Bayi Stunting Baru Lahir

Forum Nasional Stunting (FNS) Tahun 2022 digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan komitmen kepala daerah dalam kebijakan anggaran program percepatan penurunan stunting, meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Agenda BKKBN bekerja sama dengan Tanoto Foundation ini untuk meningkatkan efektivitas intervensi gizi spesifik dan sensitif dan penetapan sasaran keluarga berisiko stunting.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden RI K H Ma’ruf Amin mengenai progres percepatan penurunan stunting nasional.

Empat laporan disampaikan dr Hasto di antaranya, pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin atau calon Pasangan Usia Subur (PUS), surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

Baca juga: BKKBN Rekonsiliasi Data Keluarga Berisiko Stunting Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kedua, pemetaan peran Kementerian dan Lembaga dalam percepatan penurunan stunting. Sinergitas antar Kementerian Lembaga sudah sangat kuat, saling mengisi dan mengingatkan.

Hanya saja, pemetaan peran ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan atau dikawal sampai ke tingkat daerah.

Isu sumber data, ketersediaan data, serta anggaran menjadi sangat krusial di daerah dan desa hingga kelurahan

Ketiga, lanjut Hasto, BKKBN telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan serta desa dan kelurahan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).

TPPS provinsi dan kabupaten serta kota telah terbentuk 100 persen. Sedangkan kecamatan dan desa serta kelurahan mencapai 99 persen.

Baca juga: 3 Penyebab Stunting di Indonesia Dibeberkan dr Hasto Wardoyo saat Rapat Koordinasi di Kendari Sultra

Untuk TPK, BKKBN telah merekrut 200 ribu tim di seluruh provinsi dan menjalankan orientasi bagi TPK untuk meningkatkan capacity building yang berkelanjutan.

Selain itu juga telah dilaksanakan orientasi dan penguatan peran TPPS serta telah direkrut sebanyak 587 satuan tugas (satgas) stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Keempat, koordinasi dan penguatan peran mitra dalam percepatan penurunan stunting. Salah satu wujud pendekatan pentahelix adalah dengan melibatkan mitra di luar pemerintahan.

Ia menyebut program matching fund yang merupakan salah satu upaya mendorong kemitraan melalui platform KEDAIREKA, intervensi gizi melalui Dapur Sehat Atasi Stunting.

Kerja sama dengan Tanoto Foundation, dalam bentuk pengembangan modul Bina Keluarga Balita (BKB) Emas dan BKB Holistik Integratif Unggulan.

Baca juga: Kunjungi di Sulawesi Tenggara, Kepala BKKBN Sebut Stunting dan “Kapatuli” Ancam Generasi Muda

Kerja sama dengan 1000 Days Fund, dalam bentuk training tentang Poster Penting bagi 3.000 bidan yang menjadi TPK dan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting.

dr Hasto pun meminta sisa waktu 2 tahun ini untuk memanfaatkan seluruh komponen pentahelix secara masif dengan skema konvergensi dan fokus pada intervensi di lapangan hingga ke sasaran keluarga berisiko stunting dan balita stunting dibarengi dengan ketersediaan layanan intervensi spesifik dan sensitif.

Hasto menambahkan perhatian pemerintah terhadap 12 provinsi prioritas perlu dipantau dan dikawal dengan baik dan sistematis yang mlibatkan secara aktif semua level TPPS, hingga desa/kelurahan.

"Jadi, pengawalan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi tugas bersama yang tidak mudah," kata dia.

“Namun, kita juga tidak boleh lengah dengan 22 provinsi lainnya, yang kemungkinan secara random akan ada kabupaten dan kota yang justru meningkat angka stuntingnya," lanjutnya.

Baca juga: Kepala BKKBN RI Beri Kuliah Umum di Poltekkes Kendari Sultra, Imbau Hindari Hal Ini Cegah Stunting

"Lalu, ada beberapa agenda strategis yang dapat kita manfaatkan bersama tingkat pusat, yaitu Rakor TPPS Semester II yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 Desember 2022," sambungnya.

"Semoga hasil FNS hari ini dapat menjadi masukan dalam momen tersebut,” ujar dr Hasto Wardoyo menambahkan.

Hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono. Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.

Selain itu, hadir Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P.

Baca juga: Wapres Minta Penyuluh Agama, Dai dan Daiyah Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia

Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Bappenas Dr.Ir.Subandi.,MSc, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional DR. Nyoto Suwignyo.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, M.P.H, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi. (*)