Warga Mokoau Keluhkan Penutupan Akses Jalan di Lorong Sagori, DPRD Kota Kendari Bakal Bebaskan Lahan

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melakukan pembebasan lahan berdasarkan aturan hukum, di mana jalan itu menjadi kebutuhan masyarakat sekitar sebagai akses jalan untuk beraktivitas.

Sehingga, pihaknya menugaskan kepada lurah dan camat untuk mengusulkan hal tersebut kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perumahan Kota Kendari.

"Apalagi di sana ada sekolah, nah itu yang menjadi tanggung jawab dan itu sudah kita putuskan tadi. Dan itu secepatnya akan kita proses," ujarnya.

"Apakah kita akan menggunakan dana APBD-P atau misalnya masih ada dana ganti rugi lahan yang ada pada pemerintah kota khususnya di Dinas Perumahan Kota Kendari," tambahnya.

Sementara, pembangunan drainase di atas tanah milik warga tersebut, menurut Rajab merupakan ranah lain yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah provinsi.

Baca juga: Warga Keluhkan Pengerjaan Jalan Depan Rujab Gubernur Sulawesi Tenggara, Berdebu hingga Lumpur

Sebab drainase ini diketahui dibangun oleh pihak pemerintah provinsi dan menjadi aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

"Saya pikir itu tanggung jawab pemerintah provinsi, kenapa dia bangun drainase di atas lahan masyarakat," ujarnya.

"Nah sekarang kita fokus hanya penuhi keinginan masyarakat Kota Kendari terkait akses jalan, persoalan drainase itu masalah lain," jelasnya.

"Walaupun di lokasi yang sama, tetapi jalannya tetap harus kita selamatkan untuk aset kota yang nantinya akan dibicarakan pemerintah, khususnya lurah dan camat," tutupnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriyani)