Berita Konawe
Daftar Desa di Konawe Sultra Belum Punya Kode Wilayah, Berpotensi Konflik saat Pemilu 2024
Kejari Konawe, Dr Musafir Menca menyebut ada sejumlah desa belum ada kode wilayah hingga saat ini. diungkapnya saat sosialisasi PKPU, Kamis (4/8/2022)
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Muhammad Israjab
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr Musafir Menca menyebut ada sejumlah desa belum ada kode wilayah hingga saat ini.
Hal tersebut diungkapnya saat sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 di JR Resto, Kamis (4/8/2022).
"Misalnya di Kecamatan Latoma yang saya catat kemarin itu ada desa yang tidak ada kode wilayahnya," kata Musafir.
Menurutnya, kalau tidak ada kode wilayahnya menyebabkan desa tersebut tidak bisa terdaftar dalam Pemilu yang akan datang.
Ia merinci diantaranya Desa Wawolatoma, Napoha, dan Arombu Utama.
Baca juga: TERBARU! LINK DAFTAR Loker Posisi Dump Truck Tahap 27 PT VDNI Morosi Konawe, Syarat Daftar
"Itu tidak ada kode wilayah. Jadi gimana hak masyarakat disitu, bagaimana kita mengakomodir kalau dia tidak terdaftar," ujarnya.
Selanjutnya di Kecamatan Uepai ada Desa Morehe, dan Desa Watunggarandu yang sama dengan Kelurahan Watunggarandu di Kecamatan Lalonggasumeeto.
Menurutnya, hal ini akan berpotensi munculnya konfik pada saat Pemilu nanti.
"Kalau misalnya ini dilaporkan tentu penegak hukum tidak bisa diam," lanjutnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal seperti ini.
"Kalau perlu ayo kita sama-sama ke Jakarta, artinya ini betul-betul Forkopimda memberikan dukungan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik," tambahnya.
Ia menjelaskan, ini bukan semata-mata kesalahan dari penyelenggara dan pemerintah.
Namun, hal ini terkait dengan administrasi kependudukan secara nasional.
Baca juga: Bupati Konawe Utara Sultra Ruksamin Tegaskan Perumda Konasara Harus Mampu Berinovasi
"Kita harus pahami persoalan ini tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah sendiri. Tetapi kalau pemerintah sudah tahu harus ada langkah-langkah untuk memastikan menjamin bahwa ini warga masyarakat Kabupaten Konawe yang harus kita perjuangkan," jelasnya.
Musafir berharap, selama proses tahapan Pemilu berlangsung berjalan dengan baik dan tidak bersangkutan dengan hukum.
