Distribusi BBM dan Gas di Perairan Sulawesi Tenggara, Pertamina Tetap Patuhi Pemanfaatan Ruang Laut

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading Pertamina terus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Komitmen tersebut yakni taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satunya mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Harga BBM Terbaru Hari Ini, Cek Kenaikan Harga Pertamax dan Pertalite di SPBU Seluruh Indonesia

Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang menjalankan rantai bisnis hilir minyak dan gas, Pertamina turut berpartisipasi dalam proses Konsultasi Publik Perubahan Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP-3-K).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Laode Syarifuddin Mursali mengatakan pihaknya memiliki tiga fasilitas yang menjadi tulang punggung pendistribusian BBM dan LPG di perairan laut di Sultra.

"Tiga fasilitas yaitu berupa Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus), kami telah menyampaikan keberadaan fasilitas tersebut secara resmi disertai data dukung teknis,"jelasnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI beserta Pemerintah Daerah terkait, dalam proses penyusunan dokumen RZWP-3-K. 

Baca juga: Pertamina Resmi Larang Pembelian BBM Pertalite Pakai Jeriken di SPBU, Masyarakat Bisa Laporkan

hal itu untuk memastikan agar wilayah penyaluran minyak dan gas Pertamina Patra Niaga, baik di wilayah Sulawesi maupun di seluruh Indonesia, sesuai dengan peraturan pemanfaatan ruang laut.

"Untuk memastikan terakomodirnya fasilitas operasi Pertamina Patra Niaga dan menjamin kelancaran distribusi energi di wilayah Sulawesi, kami akan terus berkoordinasi dengan tim dari KPP dan Pemerintah Provinsi,"ucapnya.

Diketahui, kegiatan tersebut hadir dalam proses konsultasi publik tersebut yakni Assistant Manager Project Planning PT Pertamina Patra Niaga Dwi Rosana Nurhadi.

Kemudian Koordinator Kelompok Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP RI Krishna Samudra, serta Ketua Pokja Penyusun Materi Teknis Perairan Pesisir RZWP-3-K Provinsi Sultra, La Ode Kardini.

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)