BKKBN Sulawesi Tenggara Terus Dorong Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Risiko Stunting di Mubar

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong verifikasi dan validasi (verivali) data keluarga risiko stunting.

Verivali tersebut diupayakan BKKBN Sultra dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah kerjanya.

Berdasarkan data yang dihimpun BKKBN Sultra risiko angka stunting Sultra pada tahun 2021 mencapai 30,2 persen atau 91,4 ribu dari jumlah penduduk wilayah Sultra mencapai 2,6 juta jiwa.

Sedangkan pada wilayah Muna Barat jumlah angka stunting pada tahun 2021 tercatat sebesar 29 persen dengan jumlah resiko stunting 3.125 anak.

Dalam upaya menekan penurunan angka stunting, BKKBN Sultra melaksanakan sosialisasi panduan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting (Verivali KRS).

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Berikan Tujuh Pelayanan Penurunan Stunting di Desa

Verivali Data KRS bertujuan untuk membandingkan data hasil pendataan keluarga tahun 2021 (PK 21) dengan kondisi terkini di lapangan.

Perbandingan tersebut seperti penambahan data sasaran baru, maupun perbaikan data sasaran berdasar kondisi terkini melalui pengolahan data menggunakan app sheet atau excel yang dikumpulkan melalui formulir R/1/KRS.

Koordinator Bidang ADPIN Agus Salim bersama Bidang Data dan Informasi menyampaikan Kegiatan Verivali Data KRS dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota wilayah Sultra termasuk wilayah Muna Barat.

Katanya, sasaran verivali yakni pasangan usia subur hamil, keluarga punya baduta (0-23 bulan), dan keluarga punya balita (24-59 bulan).

"Data yang tersaji akan dimutakhirkan sesuai kondisi terkini. Sehingga data sasaran menjadi valid dan akurat," ujar Agus, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Gelar Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyuluh KB melalui Penilaian DUPAK

Data ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi pada keluarga berisiko stunting, agar percepatan penurunan stunting di Sultra bisa terwujud.

Sementara itu, Kepala Dinas pengendalian Penduduk dan KB Muna Barat, La Ode Andi Muna menyampaikan Pemerintah Muna Barat terus berupaya dalam penanggulangan risiko stunting.

"Melalui penerapan verivali diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Muna Barat melakukan kebijakan dalam pendampingan risiko stunting," ujarnya.

"Kami berharap dengan langkah ini angka stunting dapat berkurang bahkan tidak ada," ujarnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)