Kota Kendari Terima WTP 9 Kali Berturut-turut, BPK RI Sultra Sebut 2 Temuan LHP LKPD 2021 Bermasalah

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kota Kendari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 ini merupakan predikat ke-9 kali berturut-turut yang diterima sejak 2013.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Patrice Lumumba Sihombing, di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kamis (2/6/2022).

Patrice Lumumba Sihombing mengatakan kriteria pemberian opini BPK meliputi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kemudian, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut, Diterima Bupati Ruksamin

Namun, pemeriksaan keuangan dilakukan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

Dalam kesempatan itu, ia mengundang enam kabupaten/kota untuk menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk Kota Kendari, ia menyebut ada dua poin temuan signifikan LHP LKPD TA 2021 yang masih bermasalah.

"Kota Kendari masih ada permasalahan belanja bahan bakar minyak belum memadai dan penatausahaan aset tetap belum memadai," ujarnya.

Patrice Lumumba Sihombing berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Pemerintah Kabupaten Konawe Raih Predikat WTP Ketujuh Kali, Diterima Bupati Kery Saiful Konggoasa

Karena BPK akan terus memonitoring dan mendorong peningkatan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan atas sejumlah catatan perbaikan yang harus dilakukan hingga 60 hari ke depan.

Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengakui pemeriksaan yang dilakukan BPK tahun ini cukup detail dan menguras energi.

Namun, dia yakin semua ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan daerah semakin akuntabel.

"Alhamdulillah atas pencapaian ini tentu bukan hal yang mudah, ini kerja sama semua pihak," katanya mewakili para kepala daerah.

"Ini makin bisa kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita pemerintah daerah terus bersungguh-sungguh bersama DPRD masing-masing,” tambahnya.

Baca juga: Opini WTP untuk ke-8 Kali, 5 Hal Ini yang Menjadi Catatan Perhatian Pemprov Sultra