Berita Konawe

PT Hutama Karya Bantah Tudingan LSM, Sebut Jalan Hauling Bendungan Ameroro Sesuai Standar Teknis

PT Hutama Karya membantah tudingan salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro, Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) dihilangkan.

Penulis: Arman Tosepu | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ Arman Tosepu
PT Hutama Karya membantah tudingan salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro, Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) dihilangkan. Sebelumnya, tudingan tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam aksi unjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, Senin (28/3/2022). 

"Kemarin aksinya terkait masalah jalan hauling yang dikerjakan sama paket II kontraktornya PT HK (PT Hutama Karya) dan Adhi Karya," kata Sigit saat dikonfirmasi via WhatsApp Messenger, Rabu (30/3/2022).

Menurut Sigit Hidayat, aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Gerakan Rakyat Sultra terkait jalan hauling tersebut salah alamat.

"Iye, di pemberitaan juga menyebutkan pihak kami, padahal seharusnya HK dan Adhi Karya," tambah Sigit Hidayat.

Unjuk Rasa LSM Gerakan Rakyat Sultra

Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Camat Anggaberi Konawe Dituding Korupsi dan Bersikap Arogan, Warga Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Orator massa aksi, Aljan Indraprasta mengatakan pihaknya menduga ada salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro yang dihilangkan.

"Kami duga ada satu lapisan jalan hauling yang dihilangkan," kata Aljan kepada TribunnewsSultra.com.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyoroti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pembelian tanah timbunan.

Pantauan TribunnewsSultra.com, seusai berunjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, massa melanjutkan aksinya di DPRD Konawe.

"Kita seharusnya ada klarifikasi di sana tapi dewan direksi tidak hadir makanya kita ke DPRD Konawe," katanya.

Baca juga: Komnas HAM Disambut Unjuk Rasa Emak-emak di Konawe Kepulauan, Bawa Poster Tolak Tambang

Ia berharap, DPRD Konawe memanggil dewan direksi PT Wijaya Karya (WIKA) melalui rapat dengar pendapat (RDP) nanti.

"Kita sebagai masyarakat harus mempertanyakan hal tersebut," harapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto mengatakan pihaknya bakal mengundang massa aksi di RDP nanti.

"Kami akan memanggil bagian-bagian terkait terutama PT WIKA sendiri kemudian pihak direksi dari proyek strategis itu," ujarnya kepada massa aksi. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved