PT Hutama Karya Bantah Tudingan LSM, Sebut Jalan Hauling Bendungan Ameroro Sesuai Standar Teknis

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KONAWE - PT Hutama Karya membantah tudingan salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro, Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) dihilangkan.

Sebelumnya, tudingan tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam aksi unjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, Senin (28/3/2022).

LSM Gerakan Rakyat Sultra menduga ada salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro yang dihilangkan.

Manager Teknik PT Hutama Karya (PT HK), Eko Susilo mengatakan pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro sepanjang 6,3 kilometer telah sesuai standar yang diberikan direksi dan konsultran proyek.

"Untuk tuduhan yang diberikan tidak berdasar," kata Eko Susilo dalam keterangan persnya, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Soroti Pembuatan Jalan Hauling Bendungan Ameroro, Puluhan Anggota LSM di Konawe Gelar Unjuk Rasa

Ia menambahkan, pengerjaan jalan hauling tersebut dilakukan bertahap mulai timbunan lapis pertama, lapis kedua, lantai kerja dan setelah itu beton utama atau rigid.

Eko Susilo menjelaskan setiap tahapan ini tetap melalui pengawasan dan persetujuan dari konsultan dan direksi.

"Untuk progres pekerjaan sampai dengan Maret 2022 adalah sebesar 35,85 persen," tambahnya.

Eko juga membantah tudingan penggunaan tanah hasil kerokan gunung lokasi pembangunan Bendungan Ameroro sebagai timbunan lapisan jalan hauling.

"Tidak seperti itu, timbunan gunung untuk mengganti tanah sawah karena tanah sawah secara mutu kurang bagus untuk timbunan," jelasnya.

Baca juga: Humas PT Wijaya Karya Sebut Aksi Unjuk Rasa LSM di Konawe Terkait Jalan Hauling Salah Alamat

Klarifikasi PT Wijaya Karya (WIKA)

Bagian Hubungan Masyarakat atau Humas PT Wijaya Karya (WIKA) angkat bicara terkait unjuk rasa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar unjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, Senin (28/3/2022) lalu.

LSM Gerakan Rakyat Sultra menduga ada salah satu item pngerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro yang dihilangkan.

Humas PT WIKA, Sigit Hidayat mengatakan pihaknya tidak ada sangkut dengan pengerjaan jalan hauling tersebut.

Baca juga: Aliansi Peduli dan Pemerhati Masyarakat Kecamatan Anggaberi Unjuk Rasa di Kantor Kejari Konawe

"Kemarin aksinya terkait masalah jalan hauling yang dikerjakan sama paket II kontraktornya PT HK (PT Hutama Karya) dan Adhi Karya," kata Sigit saat dikonfirmasi via WhatsApp Messenger, Rabu (30/3/2022).

Menurut Sigit Hidayat, aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM Gerakan Rakyat Sultra terkait jalan hauling tersebut salah alamat.

"Iye, di pemberitaan juga menyebutkan pihak kami, padahal seharusnya HK dan Adhi Karya," tambah Sigit Hidayat.

Unjuk Rasa LSM Gerakan Rakyat Sultra

Sebelumnya diberitakan, puluhan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar unjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Camat Anggaberi Konawe Dituding Korupsi dan Bersikap Arogan, Warga Gelar Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Orator massa aksi, Aljan Indraprasta mengatakan pihaknya menduga ada salah satu item pengerjaan jalan hauling Bendungan Ameroro yang dihilangkan.

"Kami duga ada satu lapisan jalan hauling yang dihilangkan," kata Aljan kepada TribunnewsSultra.com.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyoroti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pembelian tanah timbunan.

Pantauan TribunnewsSultra.com, seusai berunjuk rasa di Kawasan Bendungan Ameroro, massa melanjutkan aksinya di DPRD Konawe.

"Kita seharusnya ada klarifikasi di sana tapi dewan direksi tidak hadir makanya kita ke DPRD Konawe," katanya.

Baca juga: Komnas HAM Disambut Unjuk Rasa Emak-emak di Konawe Kepulauan, Bawa Poster Tolak Tambang

Ia berharap, DPRD Konawe memanggil dewan direksi PT Wijaya Karya (WIKA) melalui rapat dengar pendapat (RDP) nanti.

"Kita sebagai masyarakat harus mempertanyakan hal tersebut," harapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto mengatakan pihaknya bakal mengundang massa aksi di RDP nanti.

"Kami akan memanggil bagian-bagian terkait terutama PT WIKA sendiri kemudian pihak direksi dari proyek strategis itu," ujarnya kepada massa aksi. (*)

(TribunnewsSultra.com/Arman Tosepu)