Komnas HAM Beberkan 3 Masalah Krusial di Konawe Kepulauan, Soal Tambang hingga Konflik Sosial

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komnas HAM membeberkan tiga masalah krusial yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketiga masalah tersebut yakni pertambangan, agraria hingga konflik sosial masyarakat Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara.

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Gatot Ristanto meminta ketiga masalah krusial ini harus diselesaikan pemerintah daerah.

Hal itu diutarakan usai meminta keterangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra soal konflik tambang di Pulau Wawonii, pada Jumat (18/3/2022).

Diketahui, Komnas HAM mengunjungi Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) selama dua hari, sejak Rabu (16/3/2022) hingga Kamis (17/3/2022).

Baca juga: Komnas HAM Respons Laporan Dugaan Kriminalisasi 3 Warga Konawe Kepulauan: Ini Tidak Boleh Terulang

Kedatangan Komnas HAM ini merespons laporan dugaan kriminalisasi tiga warga penolak tambang di Pulau Wawonii.

Selama dua hari di Pulau Wawonii, Komnas HAM menyambangi warga pemilik lahan, lokasi tambang, dan meminta keterangan Bupati Konkep, Amrullah.

Namun, Bupati Amrullah tak berkantor saat Komnas HAM datang untuk memeriksa kader Partai Demokrat ini.

Komnas HAM lantas memeriksa Wakil Bupati Konkep, Andi Muhammad Lutfi dan sejumlah pejabat lainnya.

Keesokan harinya, pada Jumat (18/3/2022), Komnas HAM hendak mencecar Gubernur Sultra terkait konflik tambang di Pulau Wawonii.

Baca juga: Gubernur Sultra Utus Asisten Hadapi Pemeriksaan Komnas HAM Soal Konflik Lahan di Konawe Kepulauan

Namun, Gubernur Sultra tak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan, dan hanya mengutus Asisten I Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sultra, Muhammad Ilyas Abibu.

Setelah rangkaian pertemuan itu, Gatot Ristanto mengungkap tiga masalah krusial yang terjadi di Pulau Wawonii, Konkep, Sultra.

"Bacaan kita secara umum, ada tiga hal di sana, ada persoalan tambang, ada agrarianya, kemudian ada konflik sosialnya. Ketiga hal ini sebetulnya yang selama ini menjadi persoalan," beber Gatot Ristanto.

Gatot mengatakan, satu dari tiga masalah yang harus lebih dulu diselesaikan adalah masalah konflik sosial.

Karena, Komnas HAM melihat, ketika konflik sosial teratasi, situasi menjadi kondusif, sehingga masalah yang lain bisa diselesaikan.

Baca juga: Bupati Konkep Tak Berkantor saat Didatangi Komnas HAM, Hendak Dimintai Keterangan Soal Konflik Lahan