DLHK Kota Kendari Sosialisasi Pengelolaan Persampahan, Dua Perumahan Jadi Percontohan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari sosialisasi pengelolaan persampahan.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (11/3/2022).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar mengatakan sosialisasi ini sudah dilakukan sejak sepekan yang lalu.

Kata dia, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan di Kantor Camat se-Kota Kendari.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Kendari berencana membongkar TPS di sepanjang jalan poros karena dinilai sangat kota dan merusak pemandangan kota.

Baca juga: Sidang Tahunan Mupel GPIB Sulselbara Resmi Digelar di Kendari, Dibuka Langsung Wakil Gubernur Sultra

Menurutnya, sudah banyak sosialisasi yang dilakukan tentang membuang sampah yang benar, sesuai waktu yang ditentukan, dan membuang harus di dalam TPS.

Hanya saja, faktanya di lapangan, masih banyak masyarakat Kota Kendari yang tidak melaksanakan hal tersebut secara maksimal.

"Sehingga Wali Kota Kendari sudah memutuskan untuk menghilangkan TPS sepanjang jalan poros dan menempatkan kontainer di dalam lorong," kata Nahwa Umar.

"Bukan berarti kita yang menyuruh membongkar TPS, terus tidak ada solusi, ada dan tinggal bagaimana itu diterapkan," ucapnya.

Selain menempatkan mobil kontainer maupun motor sampah di setiap kelurahan, pihaknya juga mengajak warga untuk mengelola sampah dengan baik.

Baca juga: Diskon Bumbu Dapur di Indomaret Kendari Sulawesi Tenggara, Alfamidi Promo Produk Perawatan Pria

Di antaranya ada yang dijadikan kompos, kemudian sampah plastik atau lainnya yang bisa didaur ulang menjadi kerajinan.

Sedangkan sisa sampah yang tak bisa diolah, dibuang dan diangkut oleh mobil kontainer yang sudah disediakan.

Untuk memudahkan hal tersebut, Nahwa Umar mengatakan perlu adanya komunitas yang dibentuk di setiap kelurahan maupun kompleks perumahan untuk mengelola sendiri sampah.

Agar bisa berjalan dengan lancar, perlu juga diperhitungkan besaran upah atau iuran per bulannya berdasarkan kesepakatan.

"Itulah yang menjadi kesepakatan, biaya untuk membeli solar, upah bagi yang bertugas," ujarnya.

Baca juga: Kelangkaan Minyak Goreng Terus Berlanjut di Kendari Sulawesi Tenggara, Cepat Ludes Diserbu Warga