Tolak Pemilu Ditunda yang Buat Masa Jabatan Jokowi Lebih Panjang, PDIP Sebut Bisa Lecehkan Demokrasi

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Rumor penundaan Pemilu 2024 berembus akhir-akhir ini.

Gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Pihak PDIP menegaskan tak setuju dengan gagasan tersebut.

Pasalnya, dengan ditundanya Pemilu, maka masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih lama.

Baca juga: Sekjen PDIP Tegaskan Tak Ada Alasan Tunda Pemilu: Kalau Demokrasi Dirombak Bisa Ciptakan Krisis

Hal ini sama saja seperti melecehkan demokrasi.

Nantinya, jika Pemilu 2024 benar ditunda, maka bisa menimbulkan krisis.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto berpendapat, tak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, hal itu menjadi sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang diwajibkan bagi jajaran partai untuk menaati Konstitusi.

Baca juga: Tak Hanya Bikin Negara Ribut, Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dianggap Permufakatan Jahat

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Pernyataan itu disampaikan Hasto dalam pidatonya saat menghadiri Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu.

Ia mengatakan, wacana penundaan Pemilu akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan kultur demokrasi yang sehat.

Padahal, periodisasi presiden per lima tahun diwujudkan untuk menjaga kultur demokrasi.

Baca juga: Menunda Pemilu 2024 dan Perpanjang Masa Jabatan Presiden Dinilai Remehkan Calon Pemimpin Negara

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” tuturnya.

Lebih lanjut, PDIP menilai, saat ini tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) .

Terlebih, jika hal tersebut dilakukan untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Partainya memandang Perppu untuk menunda Pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau Perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," jelasnya.

Baca juga: Tak Setuju Wacana Jokowi 3 Periode dan Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Negeri Ini akan Ribut

Isu penundaan Pemilu 2024 masih berembus.

Tahun ini, wacana itu pertama kali digaungkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Muhaimin mengatakan, Pemilu 2024 sebaiknya ditunda lantaran dinilai berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga sependapat dengan usulan tersebut.

(Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Khawatir Ciptakan Krisis, Sekjen PDIP Nilai Tidak Ada Alasan Menunda Pemilu"