Tak Setuju Wacana Jokowi 3 Periode dan Pemilu 2024 Ditunda, Jusuf Kalla: Negeri Ini akan Ribut

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Usulan sejumlah politisi khususnya ketua umum (ketum) sejumlah partai politik terkait penundaan Pemilu 2024 mendapatkan kritikan dari berbagai pihak.

Pasalnya, sejumlah politisi tersebut secara tak langsung mengusulkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang.

Adapun beberapa nama yang mengusulkan hal itu yakni Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menanggapi wacana ini, pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara buka suara.

Menurut Igor, para pimpinan Parpol tersebut salah membaca hasil survei beberapa lembaga yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Pemilu 2024, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Sebut Hasil Survey Rakyat Rindu Masa Kepemimpinan SBY

"Hasil dari berbagai survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi dan ekonomi membaik, tetapi itu bukan berarti publik ingin memperpanjang masa jabatan presiden," jelas Igor, Sabtu (26/2/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com.

Igor menuturkan bahwa masyarakat akan melihat bahwa memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi justru akan menimbulkan lebih banyak mudaratnya (dampak buruknya).

Dibandingkan dengan sisi manfaatnya dari berbagai aspek, baik politik maupun ekonomi.

Salah satu dampak politiknya, yakni masyarakat khususnya para kalangan pemilih yang sebelumnya puas akan tergeser menjadi tidak suka kepada Presiden Jokowi.

Bahkan, secara terbuka Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatannya maupun 3 periode.

Baca juga: Pemilu Digelar 14 Februari 2024: Pemerintah, DPR dan KPU Beda Usulan Masa Kampanye

"Menerima wacana seperti itu malah akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, karena dianggap melukai demokrasi dan semangat reformasi," papar Igor.

Igor menilai bahwa tak ada satu pun negara di dunia ini yang mengkaitkan virus covid (baik itu delta atau omicron) dengan perlunya memperpanjang masa jabatan presiden.

"Otomatis pembisik Presiden Jokowi terkait perpanjangan kekuasaan itu justru lebih berbahaya daripada virus covid itu sendiri," sebut Igor.

Jusuf Kalla: Tidak Setuju

Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) turut angkat bicara menanggapi wacana penundaan pemilu 2024 itu.

Baca juga: KPU RI Sudah Persiapkan Pemilu 2024, Ungkap Kelemahan e-Voting, hingga Kesehatan Penyelenggara