Masa Kepemimpinan Abdul Gafur Mas'ud, Bupati PPU yang Terjaring OTT KPK: Disebut Beli Pulau Rp 2 M

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Ramai disorot setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud disebut sempat membeli sebuah pulau seharga Rp 2 miliar.

Diketahui bahwa Abdul Gafur Mas'ud terjaring dalam OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (12/1/2022) malam.

Tak hanya sang bupati, dalam OTT yang menyasar wilayah PPU Kalimantan Timur (Kaltim) ini, KPK juga berhasil meringkus 10 pihak lain yakni pejabat daerah dan swasta.

Sehingga total yang berhasil terjaring OTT KPK di wilayah PPU itu berjumlah 11 orang termasuk Abdul Gafur Mas'ud.

Abdul Gafur Mas'ud sendiri merupakan politisi asal Partai Demokrat.

Baca juga: Sasar Wilayah Calon Ibu Kota Baru, OTT KPK Jaring Bupati PPU Abdul Gufur Masud atas Kasus Suap

Dia terpilih menjadi Bupati PPU pada 2018 yang saat itu masih berusia 31 tahun.

Dua tahun memimpin PPU, Abdul Gafur Mas'ud sempat dikabarkan membeli pulau Malamber seharga Rp 2 miliar.

Pulau Malamber termasuk dalam 12 pulau di gugusan Kepulauan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Kabar pembelian pulau seluas puluhan hektar itu disampaikan oleh Juara, Camat Bala-balakang.

Bupati PPU itu disebut membayar uang muka atau down payment (DP) senilai Rp 200 juta seorang warga yang menjual pulau Malamber, Rajab.

Tetapi kabar tersebut dibantah oleh Abdul Gafur Mas'ud.

Baca juga: Berkas Terdakwa OTT KPK Bupati Kolaka Timur Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kendari

Abdul Gafur Mas'ud mengaku sempat mengunjungi Pulau Malamber, namun bukan untuk membelinya.

Bupati PPU itu, mengatakan bahwa kunjungannya itu selain sebagai Ketua Umum Aspeksindo, juga bermaksud untuk mengunjungi keluarganya.

“Saya ke sana, ketemu saya orang-orang di situ. Ternyata banyak keluarga di situ. Kebetulan kakek saya orang asli di situ. Bapak dan mama saya juga Sulbar,” terang Abdul Gafur Mas'ud, Jumat (19/6/2020) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Kompas.com.

Saat itu, Abdul Gafur Mas'ud berpesan untuk para pihak yang mengabarkan tentang dirinya yang membeli pulau agar berhati-hati.

Baca juga: Bantah Tudingan Anak Wali Kota Bekasi soal OTT Tak Berdasar Alat Bukti, KPK: Maklum Anak Bela Bapak

“Kenapa enggak diisukan saja saya beli Pulau Sulawesi gitu. Kalau untuk itu, saya rasa para petugas di sana (Sulbar) harus hati -hati," ujar Abdul Gafur Mas'ud.

"Saya lihat yang terlibat juga ada kepolisian di situ. Camat juga ada. Saya rasa perlu hati-hati juga. Karena ini bagian dari praduga tapi halus gitu,” sambungnya.

Terjaring OTT KPK

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan OTT di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) yang berhasil menjaring sang bupati.

OTT KPK yang menjaring Bupati PPU Abdul Gufur Mas'ud itu digelar pada Rabu (12/1/2022) kemarin.

Baca juga: KPK Ungkap Kronologi OTT Kasus Suap dan Lelang Jabatan yang Libatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Perlu kami sampaikan bahwa benar KPK kemarin tanggal 12 Januari 2022 telah melakukan giat tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Penajam Paser Utara," ujar Nurul Ghufron, Kamis (13/1/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com.

Adapun OTT di wilayah PPU itu dilaksanakan atas dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terhadap penyelenggara negara.

Nurul Ghufron mengatakan bahwa, kini tim penyidik KPK masih memeriksa 1x24 jam untuk menentukan tindakan dari hasil OTT tersebut.

"Dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi, sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam untuk memperjelas duduk perkaranya," terang Nurul Ghufron.

Baca juga: Terjaring OTT KPK, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Terlibat Dugaan Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Namun informasi detail terkait lembaga negara yang diperiksa dan turut terjaring dari OTT ini, akan segera disampaikan oleh KPK.

"Karena itu kami minta masyarakat bersabar dan memberi kesempatan kepada tim KPK untuk bekerja menyelidik kasus ini, selanjutnya nanti akan kami infokan secara lebih komprehensif," pintanya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, bahwa dalam giat OTT di PPU ini, tim penyidik tidak hanya berhasil menjaring sang Bupati PPU Abdul Gufur Mas'ud.

Disebutkan Firli, setidaknya ada 10 orang lainnya yang diduga juga terlibat dalam tindak korupsi di wilayah pemerintahan calon Ibu Kota Negara RI baru itu.

"KPK melakukan tangkap tangan salah satu Bupati di wilayah Kaltim yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan," papar Firli Bahuri kepada awak media, Kamis (13/1/2022) seperti dilansir TribunnewsSultra.com dari Tribunnews.com.

Baca juga: Sempat Viral Gegara Karangan Bunga, Profil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Kini Terjaring OTT KPK

Adapun seluruh pihak yang diduga turut terlibat dalam perkara suap atau gratifikasi ini, diamankan oleh kedeputian bidang penindakan KPK.

Namun, belum dijelaskan detail oleh Firli tentang identitas dan peran para pihak yang terjaring OTT bersamaan dengan Bupati PPU tersebut.

Menurut Firli, saat ini tim penyidik KPK masih mendalami para pihak terkait yang diduga terlibat kasus dugaan suap di PPU ini.

"Mohon maaf rekan-rekan, kami belum merespon karena kami masih bekerja. Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi," papar Firli.

(TribunnewsSultra.com/Nina Yuniar) (Kompas.com/Zakarias Demon Daton)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati PPU yang Ditangkap KPK Sempat Disebut Beli Pulau di Sulbar Rp 2 Miliar"