Berita Buton

Puluhan Warga Buton Tak Bisa Cairkan Bansos BPNT PPKM Gegara Kartu ATM Saldo Nol Rupiah

warga Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tak bisa menikmati bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Muhammad Israjab
Istimewa
Tiga warga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT PPKM dengan saldo nol rupiah, La Ibu (kir), Wa Nia (tengah) dan La Ali (kanan).(Foto: Istimewa) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, BUTON - Puluhan warga Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tak bisa menikmati bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Salah satunya La Ali (54), warga Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sultra, salah satu dari 95 penerima Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT PPKM pada 29 Desember 2021 lalu.

Namun, dirinya dan 14 warga Kelurahan Saragi, tak bisa membeli sembako dari uang bantuan BPNT PPKM tersebut.

Baca juga: Jual HP untuk Ongkos Kabur, Ayah yang Cabuli Anak Tiri di Palopo kini Serahkan Diri ke Polisi

Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bertuliskan Kartu Keluarga Sejahtera berwarna merah putih tak bisa digunakan.

Kartu Keluarga Sejahtera tersebut berisi saldo nol rupiah, ia ditemani warga yang lain La Ubu lantas berupaya untuk mempertanyakan masalah itu ke pihak bank hingga dinas sosial setempat.

Dua pria usia renta tersebut, berupaya mencari solusi agar bisa menikmati bantuan sembako pemerintah.

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Mobil Vs Motor di Pohara Kabupaten Konawe, Hilang Kendali Saat Tikungan

Namun, hingga berganti tahun, upaya itu tak kunjung membuahkan hasil, kini La Ali, La Ibu dan Wa Nia (54) hanya bisa pasrah meratapi Kartu Keluarga Sejahtera yang sudah kadung di tangannya.

La Ali bercerita, dirinya mendatangi aula Kantor Camat Pasarwajo Kabupaten Buton untuk menerima Kartu Keluarga Sejahtera demi menikmati BPNT Sembako, pada 29 Desember 2021.

Karena memasuki akhir tahun, pria pembuat sumur bor ini pun langsung mengecek kartu ATM ke Agen BRI Link pada malam harinya.

"Mereka (petugas BRI Link) katanya ATM nya tidak aktif, saldonya nol rupiah," kata La Ali saat diwawancarai lewat telepon, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: BREAKING NEWS: Pemkot Bongkar Pagar Warkop Haji Anto 2 Kendari Sulawesi Tenggara

Keesokan harinya, ia bersama seorang warga lain, mengendarai sepeda motor sejauh kurang lebih 10 kilometer menuju ke kantor BRI Cabang di Kabupaten Buton.

Tetapi, hasilnya tetap sama, kartu ATM itu tak bisa digunakan, pihak bank menyebut, Kartu Keluarga Sejahtera ini tidak aktif.

"Saya tanya alasannya kenapa, jawabnya (pihak bank) tidak aktif saja," ungkap La Ali.

Tak mau menyerah, La Ali mendatangi Kantor Camat Pasarwajo pada keesokan harinya, 31 Desember 2021.

Ia menerima penjelasan bahwa penyaluran bantuan itu bertahap dan kemungkinan akan menerima BPNT Sembako pada gelombang berikutnya.

Baca juga: Pria Paruh Baya di Buton Selatan Ditemukan Selamat, Sembilan Hari Hilang di Laut, Terdampar di Pulau

La Ali tak lantas menerima penjelasan itu, sebab, ia memiliki pengalaman pahit yang dialami istrinya.

Istri La Ali merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi hanya menikmati satu kali dan tak lagi menerimanya hingga kini.

La Ali pun mengaku geram, dan tak mau lagi mengalami nasib serupa dengan sang istri.

"Pak, jangan masyarakat ini diperbodohi, syukur istri saya dapat satu kali, tapi saya ini dari awal belum terima, tidak aktif ATMnya," keluhnya

La Ali kemudian diarahkan ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Buton, di hari yang sama ia bergegas pergi mempertanyakan haknya itu.

Baca juga: Janda Muda di Jember Ditangkap Polisi setelah Aniaya Anak Kandung hingga Meninggal Dunia

Setiba di sana dan bertemu petugas, ia mengatakan, mereka malah bingung dan tak tau masalah tersebut.

Dirinya merasa aneh, sebab petugas yang seharusnya mengetahui masalah itu, namun sebaliknya.

La Ali dan belasan pemegang kartu ATM yang lain juga tidak mendapatkan informasi yang memadai dari pendamping Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pasarwajo.

Sebab, mereka sudah memegang kartu ATM dan tercantum nama yang jelas, namun tak bisa digunakan.

"Karena sudah keluar dari Kemensos sana, kita berhak menerima bantuan sembako, tapi ada yang aktif, dan tidak aktif, jatah yang tidak aktif dikemanakan itu," katanya.

Hingga, belasan warga ini berniat terbang ke Jakarta untuk mengadukan langsung masalah ini Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: 3 Emak-emak di Semarang Terlibat Kasus Joki Vaksin: Merasa Tak Perlu Vaksin, Hanya Butuh Sertifikat

"Kalau saya masih sering ke Jakarta, saya mau adukan langsung itu (Mensos), karena teman-teman siap, saya kumpul baru ke sana (Jakarta)," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Bansos Sembako Kabupaten Buton Lamulir mengakui masalah saldo nol tersebut.

Pihaknya saat ini masih mendata puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Buton yang memiliki saldo nol rupiah tersebut.

"Untuk sementara yang saya rekap baru 37 orang. Nanti perkembangannya besok atau lusa baru ketahuan jumlahnya," kata Lamulir saat dihubungi melalui telepon, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Dilaporkan Marissya Icha ke Polisi, Kini Medina Zein Jadi Tersangka

Data yang direkap ini nantinya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.

Masalah saldo nol tersebut juga pernah terjadi saat penyaluran Bansos BPNT reguler pada Maret 2021 lalu.

Ia mencatat, 287 KPM menerima kartu ATM dengan saldo nol pada medio Maret hingga Agustus 2021.

Menurut dia, masalah saldo nol biasanya karena adanya perbedaan data pada kartu KKS itu dengan data di kartu keluarga.

Sehingga, Kemensos langsung yang menonaktifkan ATM KPM dan diminta untuk merevisi data yang belum singkron tersebut.

Baca juga: Bangunan Dinas Sosial Kota Kendari Terbakar, Wali Kota Pastikan Pelayanan Tak Terganggu

Sebanyak 287 KPM pemegang ATM saldo nol rupiah itu bisa menerima bantuan setelah diverifikasi kembali di Kemensos.

Namun, Lamulir mengeluhkan pengiriman ATM ke KPM kosong itu yang dikeluarkan Kemensos.

"Kan kasian (warga) lebih baik jangan disalurkan kartunya, kalau memang saldo nol, dipilah memang dari sana (Kemensos)," ujarnya.

Pasalnya, pendamping dan dirinya sebagai koordinator daerah selalu menjadi bulan-bulanan KPM ketika bermasalah.

"Padahal kita hanya mendampingi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah jadwal dan tempat penyaluran bansos ini," tandasnya.(*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved