Disebut Tak Tegas Tindak Kendaraan ODOL, Kepala BPTD Sulawesi Tenggara: Bukan Kewenangan Kami

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD XVIII Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) menanggapi pernyataan terhadap dirinya yang dianggap tak tegas menindak kendaraan Overdimensi dan Overload (ODOL).

Ungkapan tersebut usai adanya pernyataan anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman, yang menyebut pihaknya tak tegas menindak kendaraan ODOL yang melintas menuju area pertambangan.

Bahkan kendaraan yang membawa material di perusahaan tambang dari Moramo menuju Morosi Konawe disebut dibiarkan oleh BPTD Sultra.

Selain itu, DPRD Sultra menyoroti kinerja buruk BPTD dan meminta untuk dievaluasi dengan adanya kendaraan ODOL tersebut yang bebas beroperasi.

Atas tudingan itu, Kepala BPTD XVIII Wilayah Sultra, Benny Nurdin, kemudian meluruskan tanggapan anggota DPRD Sultra tersebut.

Baca juga: Pengurus Gereja Katolik Stasi Anduonohu Kendari Maknai Natal 2021: Momentum Mempererat Persaudaraan

Menurutnya, tudingan terhadap BPTD XVIII Wilayah Sultra tidak menindak kendaraan ODOL kurang tetap.

Hal itu karena bukan wewenang dari BPTD untuk menindak kendaraan ODOL yang melintasi jalan umum.

Keterbatasan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

"Jadi perlu kami sampaikan, bahwa BPTD tidak punya kewenangan melakukan penegakkan hukum di jalan," ucapnya.

Dia menambahkan terkait penindakan kendaraan ODOL di jalan BPTD menyikapi dengan memberikan pembinaan dan edukasi.

Baca juga: Pimpinan Gereja Ora Et Labora: Umat Kristen Bagian NKRI yang Menjaga Persatuan di Kota Kendari

Sehingga terkait penindakan terhadap kendaraan ODOL, pihaknya hanya bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang memiliki wewenang menindak atau bahkan menilang.

"Sehingga apa yang dilakukan BPTD terkait penindakan kendaraan dari Moramo menuju Morosi, merupakan upaya untuk menyampaikan pesan dan edukasi kepada masyarakat setempat," ujar Kepala BPTD.

Benny juga menerangkan, BPTD bisa menindak kendaraan yang memiliki angkutan berlebih, jika melalui jembatan timbang serta terminal.

Sementara, di Sulawesi Tenggara hanya memiliki satu jembatan timbang yang ada di Kolaka, Sultra.

Sementara kendaraan ODOL yang melintas dari Moramo hingga Morosi tidak melalui jembatan tersebut.

Baca juga: Pemerintah Kota Kendari Raih Peringkat Pertama Monitoring Centre for Prevention se-Sulawesi Tenggara

"Sehingga untuk penindakan kami hanya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak, karena bukan wewenang BPTD Sultra," lanjutnya.

Untuk itu, Benny, sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk rencana pembangunan Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB pada lima titik di antaranya Morosi dan Moramo.

"Tentunya harapan kami program penambahan UPPKB di Sulawesi Tenggara bisa didukung dengan pemerintah dan DPRD di daerah," tuturnya.

Sementara terkait pernyataan anggota DPRD Sultra yang menyebut dirinya memiliki kinerja yang kurang bagus itu juga kurang tepat.

Pasalnya, Benny mengatakan penindakan kendaraan ODOL yang melintasi UPPKB selalu mendapat penindakan oleh BPTD.

Baca juga: Gereja Ora Et Labora Kendari Gelar Ibadah Natal 2021 Secara Hybrid, Jemaat Dibatasi 50 Persen

"Terbukti, di UPPKB kami mendapat sertifikat penghargaan dari Dirjen Perhubungan Darat, tertinggi melakukan transfer muatan sebagai penindakan terhadap kendaraan ODOL," terangnya.

Selain itu, sarana jembatan timbang yang dikelola BPTD juga mendapat sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015.

"Artinya, BPTD sangat serius melakukan pengawasan dan penindakan terhadap angkutan ODOL," kata dia.

Meski demikian dengan adanya tanggapan dari DPRD terkait kinerja BPTD, Benny Nurdin berterima kasih dengan ucapan tersebut karena bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja.

"Karena DPRD sebagai wakil rakyat bisa terus memantau seluruh kinerja kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutup Benny. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)