Berita Sulawesi Tenggara

Kemenag Sultra Terima DIPA Rp14 Miliar, Anggaran Difokuskan Sertifikasi, Tunjangan, PNS dan non PNS

DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD 2022 tersebut diserahkan secara simbolis kepada 15 kuasa pengguna anggaran satuan kerja.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Muhammad Israjab
(Muh Ridwan Kadir/TribunnewsSultra.com)
Kepala Kanwil Kemenag Sultra Zainal Mustamin S.Ag MA 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA sebesar Rp14 miliar.

Sebelumnya, DJPb Sultra serahkan DIPA Petikan dan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 Sultra.

Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 berlangsung di Hotel Claro Kendari, Senin (13/12/2021).

DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKDD 2022 diserahkan secara simbolis kepada 15 kuasa pengguna anggaran satuan kerja yang mewakili 442 satker lingkup Provinsi Sultra. 

Baca juga: Terungkap Fakta Kasus Polisi di Lahat yang Rudapaksa Istri Narapidana: Ternyata Memang Pacaran

Kepala Kanwil Kemenag Sultra, Zainal Mustamin S.Ag MA mengatakan alokasi anggaran pada 2022 itu nantinya akan di fokuskan pada dua fungsi yakni pendidikan dan agama.

"Tentunya kami akan melakukan percepatan  di tahun 2022 sesuai dengan arahan pemerintah, anggaran yang diterima sebesar Rp14 miliar ini belum termasuk dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN),"ucapnya, Senin (13/12/2021).

Katanya, alokasi anggaran pada 2022 mendatang akan di fokuskan pada fungsi pendidikan.

Fungsi pendidikan itu untuk mengakselerasi pendidikan madrasah termasuk di dalamnya apa yang menjadi hak-hak guru seperti sertifikasi, tunjangan, PNS, non PNS.

Sementara itu, dana yang bersumber dari SBSN nantinya akan mengikuti skema dari pemerintah pusat yakni madrasah, KUA, dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) haji. 

Baca juga: 14 Provinsi Nihil Kasus Baru Termasuk Sulawesi Tenggara, Ini UPDATE Corona Nasional 14 Desember 2021

"Secara umum sebenarnya Kemenag memiliki 6 program prioritas pada 2022 yakni moderasi agama, reformasi birokrasi, transformasi digital, revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), kemandirian pesantren, dan indeks religiusitas atau indeks peragamaan,"ungkapnya.

Katanya sebagai bahan evaluasi pada 2022 mendatang atas kinerja 2021, Kemenag akan memperkuat moderasi beragama.

Fokus tersebut karena Kemenag bakal menjadikan 2022 sebagai tahun toleransi dan semuanya telah dipersiapkan agar tak memiliki paham yang berbeda.

Karena seperti yang diketahui, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

"Saya berharap kedepannya moderasi beragama ini dapat menguat agar memperkecil pandangan serta perilaku ekstrim di kalangan masyarakat,"pungkasnya.


(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved