Berita Sulawesi Tenggara

Terungkap Penyebab Insiden Pemukulan Penumpang di Pelabuhan Amolengo, DPRD Sultra: 2 Loket Pelayanan

DPRD Sulawesi Tenggara mengungkapkan penyebab maraknya pungli hingga pemukulan guru di Pelabuhan Amolengo, Konawe Selatan (Konsel), Sultra.

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari
TribunnewsSultra.com/ La Ode Ari
Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - DPRD Sulawesi Tenggara mengungkapkan penyebab maraknya pungli hingga pemukulan guru di Pelabuhan Amolengo, Konawe Selatan (Konsel), Sultra.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi mengatakan, kesemrawutan pelayanan menjadi penyebab dugaan pungutan liat atau pungli di Pelabuhan Amolengo.

Suwandi Andi menjelaskan selama ini di Pelabuhan Amolengo, Konawe Selatan, Sultra tersedia dua loket pelayanan.

"Jadi loket pertama untuk pengambilan nomor antrean dan kedua loket pembelian tiket untuk penumpang," kata dia saat diwawancarai, Senin (13/12/2021).

Politisi PAN ini menyebut dari informasi yang diperoleh, penyebab pemukulan penumpang oleh sejumlah oknum preman terjadi karena menolak memberikan retribusi saat mengambil nomor antrean.

Baca juga: Pengelola Pelabuhan Amolengo Tak Bisa Tangani Kasus Pemukulan Penumpang, DPRD Sultra: Ganti Saja

"Jadi adanya dua loket ini merupakan sumber masalah karena ada calo saat memasuki Pelabuhan Amolengo," ucap Suwandi Andi.

Untuk itu, kata dia, DPRD Sultra meminta Dinas Perhubungan Sultra dan otoritas pelabuhan untuk menyediakan satu loket yakni hanya pengambilan tiket.

Sementara itu, lanjut Suwandi Andi, untuk loket pengambilan nomor antrean tersebut agar ditiadakan saja.

"Karena pasti ada praktik pungli dari calo kalau banyak tersedia posko atau loket pelayanan," ujar Suwandi Andi.

Selain itu, Suwandi Andi juga meminta Dinas Perhubungan Sultra dan UPTD Pelabuhan Amolengo agar tidak membiarkan masyarakat atau oknum calo bebas melakukan pungli.

Baca juga: Demonstrasi Aliansi Serikat Tani Konsel, Desak DPRD Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Konflik Agraria

"Karena yang menjadi pertanyaan, kenapa ada pihak lain yang bukan dari perhubungan meminta-minta retribusi kepada penumpang," ucapnya.

DPRD Sultra meminta UPTD Pelabuhan Amolengo untuk menyiagakan aparat kepolisian dan TNI di Pelabuhan Amolengo.

Sehingga pelayanan dan kenyamanan bagi para penumpang bisa lebih terjamin, termasuk mencegah pungli yang dilakukan oleh oknum preman di wilayah tersebut. (*)

(TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved