Berita Konawe
Bupati Kery Saiful Konggoasa ke Demonstran HMI Konawe Protes Calo PT VDIN & OSS: Dimana Orangnya
Menurut massa aksi, ada oknum tidak bertanggung jawab di lingkup PT VDNI dan OSS yang telah memalak calon karyawan.
Penulis: Arman Tosepu | Editor: Risno Mawandili
TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Puluhan massa aksi yang tergabung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar aksi demonstrasi, protes pungutan liar atau pungli, di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan Obsidian Stainlees Stell (OSS).
Menurut massa aksi, ada oknum tidak bertanggung jawab di lingkup PT VDNI dan OSS yang telah memalak calon karyawan.
Iming-iming pugli diduga, harus membayar sejumlah uang jika ingin lolos bekerja di PT VDNI dan OSS.
Anak-anak HMI juga memprotes pribadi Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, karena jarang berkantor.
Menurut massa aksi, urusan warga jadi terbengkalai gegara bupati malas berkantor.
Tek terima disebut malas berkantor, Kery meladeni massa aksi dan mempertanyakan tudingan tersebut.
Baca juga: Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Yan Sultra Dimutasi, Digantikan Jenderal Intelijen Mabes Polri
Ia secara mengajak berdebat anak-anak HMI Konawe.
"Ada tiga faktor, masyarakat sudah makan, sehat, sudah berpendidikan," ujar Kery ke massa aksi di Kantor Bupati Konawe, Senin (1/11/2021) siang.
"Arti makan, kalau dia seorang petani saya harus siapkan infrastruktur pertaniannya. Kedua, saya harus siapkan pendidikan, bangunkan sekolahnya, gurunya. Ketiga, kesehatan," beber Kery menjelaskan.
Kery mengaku, tak sama dengan bupati lainnya.
Ia mengklaim, punya cara dan metode kerja sendiri dalam memimpin.
"Kalau bilang tidak ada kinerja, adakah di rumah sakit yang macet pelayanan? Saya mau tanya dulu, adakah honor yang tidak dibayar?,"
"Saya tipenya bukan saya disini kau disitu. Saya melayani orang hidup, orang mati, orang mau sekolah, sakit, tiap hari ini," aku Kery.
Baca juga: GOR Apriyani Rahayu Proses Rehabilitasi, Perda Perubahan Nama Segera Diajukan ke DPRD Sultra
Orang nomor satu di Konawe ini menyebut, dari sisi birokrasi pemerintahan pihaknya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara soal pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja lokal di PT VDNI dan OSS, Kery meminta agar massa aksi menunjuk oknum pelaku pengli tersebut.