Berita Kendari

Bayar Gaji Karyawan di Bawah Upah Minimum, Advokat di Kendari Sebut Pengusaha Bisa Dipidana

Kata praktisi hukum ini, pembayaran upah di bawah upah minimum sebenarnya bisa dipidana. Namun hal tersebut jarang diketahui oleh pekerja.

Penulis: Fadli Aksar | Editor: Sitti Nurmalasari
handover
Tribun Corner Gaji Pekerja di Bawah Upah Minimum Bisa Dipidana 

Tak hanya itu, PPNS disnaker juga kerap menilai pembayaran upah di bawah upah minimum ini adalah perselisihan hubungan industrial dan pembayaran kekurangan upah.

Pemicunya adalah kesalahan pemahaman para penegak hukum, Anselmus menilai, mereka tidak bisa memisahkan antara hukum formil dan hukum materiil.

Baca juga: LBH Pospera Kepton Sebut PT Tiran Mineral Kriminalisasi Pengacara di Baubau Hanya Karena Tulis Opini

"Ini masalah terbesar dari penegakan hukum kita, kalau berbicara perselisihan hak adalah masuk dalam hukum formil. Sedangkan pembayaran upah di bawah upah minimum adalah hukum materiil," tegasnya.

Ia menegaskan, perselisihan hak adalah sengketa perdata, sedangkan pembayaran gaji di bawah upah minimum merupakan tindak pidana yang masuk dalam acara pidana.

"UU Nomor 13 direvisi jadi UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Lapangan Kerja menyatakan pembayaran upah di bawah upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan bisa didenda 400 juta," urainya.

Anselmus mengatakan, ketika penegak hukum bisa memisahkan hukum formil dan materil, maka mereka bisa menindak pengusaha.

"Buku ini penting dibaca oleh pengawas ketenagakerjaan, PPNS di dinas ketenagakerjaan dan kepolisian," tandasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved