Alasan Wali Kota Baubau AS Tamrin Kritik Pilkada Langsung, Tanamkan Nilai Materialistik & Pragmatik

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan rencana mengubah skema pilkada menjadi pembahasan serius baik di internal kementerian maupun DPR, dan telah melalui kajian mendalam.

"Ya harus serius, makanya kita diskusikan," tutur mantan Plt Gubernur Kepri itu.

Menurutnya kajian tentang pilkada langsung sudah dilakukan sejak kepemimpinan mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Saat itu, kementerian mengeklaim pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak buruknya lantaran sering terjadi praktik politik uang.

Klaim itu, menurut Bahtiar, didukung pengakuan sejumlah kepala daerah.

"Jadi kalau enggak punya uang, kemungkinan kecil terpilih. Padahal mestinya kepala daerah dipilih karena kualitasnya, rekam jejak, kompetensi. Tapi akibat dari biaya politik tinggi hasilnya kepala daerah harus keluarkan uang banyak," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, mengaku partainya sejak 2014 mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Selain karena diklaim menghemat biaya, juga menekan ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.

"Kalau bagi PPP, pilkada langsung memang lebih tampak sebagai pesta yang menghabiskan banyak biaya tapi belum tentu atau tidak melahirkan pemimpin yang hebat," ujar Arwani Thomafi. (*)

(*/TribunnewsSultra.com)