Alasan Wali Kota Baubau AS Tamrin Kritik Pilkada Langsung, Tanamkan Nilai Materialistik & Pragmatik

TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Wali Kota Baubau, Sulawesi Tengga (Sultra), Abdul Sajid Tamrin alias AS Tamrin, kembali menyuarakan penolakan terhadap pemilihan langsung.

Hal itu disampaikan ketika menjamu TribunnewsSultra.com di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Baubau, Jl Balai Kota, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sultra, Selasa (14/9/2021) pagi.

Menurutnya, UUD 1945 telah mengatur sistem demokrasi Indonesia digagas dengan pemilihan Perwakilan dan Permusyawaratan Rakyat.

"Jadi bukan rakyat yang memilih langsung pemimpin, melainkan musyawarah dari wakil rakyat yang mereka pilih di DPR dan DPRD saat pemilu legislatif," ujarnya.

Dimatanya, pilkada langsung mengajarkan politik transaksional pada masyarakat.

Baca juga: Wali Kota Baubau AS Tamrin Kritik Konsep Pemilihan Langsung: Minta Kembali Dipilih MPR-RI dan DPRD

Ia menambahkan, pemilihan secara langsung yang digelar tiap lima tahun sekali hanya menambah nilai materialistik dan pragmatik.

AS Tamrin menguraikan, kecurangan pemilihan langsung juga sulit diawasi.

Aparat penegak hukum biasanya kesulitan menindak warga yang menerima uang "serangan fajar".

Berbeda dengan pemilihan oleh wakil rakyat, menurut AS Tamrin, mudah dikontrol.

"Kalau DPR dan DPRD-nya berbuat curang, tinggal ditindak saja. Pasti mereka juga takut kalau diawasi, dan mudah diawasi karena jumlahnya terhitung," imbuhnya.

Wacana seperti AS Tamrin sudah beberapa kali disuarakan elite politik Indonesia.

Dalam diskusi Evaluasi 15 Tahun Pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tantangan di Jakarta Rabu (14/10/2020), mantan Direktur Jendral Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan mengusulkan Pilkada Serentak 2020 dan 2024 kembali dipilih DPRD.

Baca juga: Politisi Senior Golkar Dukung Usulan Walikota Baubau Pilkada Dikembalikan ke DPRD

Selain mencegah pelaksanaan Pilkada menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, juga menghentikan politik transaksional dan demokrasi biaya tinggi di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya juga melontarkan wacana mengganti sistem pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD dengan alasan biaya politik yang ditanggung calon bisa sangat tinggi.

Di hadapan anggota Komisi II DPR, mantan Kapolri ini merujuk pada besarnya uang atau modal yang harus dimiliki seorang calon bupati.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengatakan rencana mengubah skema pilkada menjadi pembahasan serius baik di internal kementerian maupun DPR, dan telah melalui kajian mendalam.

"Ya harus serius, makanya kita diskusikan," tutur mantan Plt Gubernur Kepri itu.

Menurutnya kajian tentang pilkada langsung sudah dilakukan sejak kepemimpinan mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Saat itu, kementerian mengeklaim pelaksanaan pilkada langsung lebih banyak buruknya lantaran sering terjadi praktik politik uang.

Klaim itu, menurut Bahtiar, didukung pengakuan sejumlah kepala daerah.

"Jadi kalau enggak punya uang, kemungkinan kecil terpilih. Padahal mestinya kepala daerah dipilih karena kualitasnya, rekam jejak, kompetensi. Tapi akibat dari biaya politik tinggi hasilnya kepala daerah harus keluarkan uang banyak," lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PPP, Arwani Thomafi, mengaku partainya sejak 2014 mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Selain karena diklaim menghemat biaya, juga menekan ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah.

"Kalau bagi PPP, pilkada langsung memang lebih tampak sebagai pesta yang menghabiskan banyak biaya tapi belum tentu atau tidak melahirkan pemimpin yang hebat," ujar Arwani Thomafi. (*)

(*/TribunnewsSultra.com)