Persatuan Perawat Sulawesi Tenggara Sebut Pemprov Sultra Utamakan Proyek Ketimbang Tenaga Kesehatan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sulawesi Tenggara ( DPW PPNI Sultra) menyayangkan tindakan Pemprov Sultra.

Lantaran insentif tenaga kesehatan yang bertugas di gedung isolasi pasien Covid-19 bekas SMA Angkasa, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) tak kunjung dibayar selama 7 bulan.

PPNI Sultra pun menilai sikap pemerintah seperti ini hanya mengutamakan anggaran pembangunan proyek ketimbang tenaga kesehatan.

Ketua DPW PPNI Sultra Heryanto, mengatakan, Gugus Tugas menyampaikan tapi tenaga kesehatannya tidak diurus.

"Tapi kalau tenaga kesehatannya mereka tidak urus, tingkat keseriusannya dipertanyakan," tegasnya lewat panggilan telepon, Senin (12/7/2021).

Menurut Heryanto, pemerintah lebih mengutamakan proyek pengadaan barang, ketimbang memikirkan nasib pedugas Covid-19 yang bertaruh nyawa.

Baca juga: Insentif Tenaga Kesehatan Tak Dibayar 7 Bulan, PPNI Sultra Surati DPRD, Kini Ancam Lapor Ombudsman

"Seriusnya itu hanya di pengadaan barang dan lain-lain, sementara nasib tenaga kesehatan tidak diperhatikan," jelasnya.

Lebih jauh ia berkata, perlakuan pemerintah tidak manusiawi.

"Kalau cuma serius pengadaan swab tes, antigen, barang-barang itu, kami anggap ini tak manusiawi," katanya.

Diancam Dipecat

Sebanyak 31 tenaga kesehatan di gedung isolasi bekas SMA Angkasa Sulawesi Tenggara (Sultra) tak menerima gaji selama 7 bulan.

Alih-alih mendapatkan kepastian, mereka malah diancam jika masalah itu dibocorkan ke publik.

Tak hanya tenaga kesehatan, 6 personel Satpol PP dan 2 petugas kebersihan juga tak kunjung menerima upah selama berdinas melayani pasien Covid-19.

Salah seorang tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya membeberkan informasi memprihatinkan itu.

Ia mengatakan sudah 7 bulan selama bertugas menangani pasien Covid-19 di Sultra belum mendapatkan gaji.