Pelantikan Bupati Koltim
Pesan Ketua DPD Gerindra Sultra ke Andi Merya Nur Seusai Dilantik, Sebut Janji saat Kampanye
Ketua Gerindra Sultra ini berharap, setelah resmi menjabat Andi Merya Nur segera merealisasi janji-janji kepada rakyat saat berkampanye dulu.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Laode Ari
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Ady Aksar meminta Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dapat bekerja amanah.
Ketua DPD Gerindra Sultra ini berharap, setelah resmi menjabat Andi Merya Nur segera merealisasi janji-janji kepada rakyat saat kampanye dulu.
"Harapannya semoga beliau amanah, membangun Koltim lebih baik. Kemudian menyuarakan aspirasi rakyat," kata Ady sapaannya, Senin (14/6/2021).
Baca juga: Kenang Samsul Bahri, Bupati Koltim Andi Merya Nur Ingin Istri Mendiang Bupati Jadi Wakilnya
Selain itu ia juga mengucapkan selamat atas pelantikan Andi Merya Nur menjadi bupati definitif.
Sebelumnya Andi Merya Nur resmi dilantik sebagai Bupati Kolaka Timur (Koltim), Senin (14/06/2021).
Pelantikan dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan dihadiri Sekda Hj Nur Endang Abbas, dan pejabat pemprov lainnya.
Istri dari Bupati Koltim Almarhum Samsul Bahri Madjid juga turut hadir dalam pelantikan.
Pelantikan berlangsung di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra.
Untuk diketahui, pelantikan di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra ini mencatat sejarah.
Pasalnya Andi Merya Nur menjadi bupati perempuan pertama di Sultra.
Baca juga: Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Dapat 7 Instruksi Gubernur Ali Mazi, Nomor 6 Segera Proses Wakil!
Menanggapi hal ini, Andi Merya Nur, merasa tersanjung sekaligus memikul beban.
Menurutnya, cukup berat menjadi bupati perempuan pertama dalam segi nilai.
Khusus di Kabupaten Koltim, Andi Merya Nur menjabarkan, jabatan dipimpin perempuan sudah mendominasi.
Seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) semua dipimpin perempuan.
"Ini membuktikan politikus perempuan di Kolaka Timur bukan lagi sebagai pelengkap 30 persen syarat keterwakilan," ujarnya.
