Jalan Rusak di Sulawesi Tenggara
Warga soal Kerusakan Jalan Andoolo-Tinanggea Konawe Selatan: Mengapa Dekat Ibu Kota, Tak Diperbaiki
Warga heran, megapa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tak kujung memperbaiki kerusakan jalan? Padahal letaknya, dekat ibu kota.
Penulis: Risno Mawandili | Editor: Risno Mawandili
Hingga dikonfirmasi terakhir kali lewat sambungan telepon seluler, Selasa (7/4/2021) malam hari, Supri, megatakan, pohon pisang tersebut masih berdiri kokoh di tengah lajur Jalan Poros Andoolo-Tinanggea.

Saat TribunnewsSultra.com berada di Jalan Poros Andoolo-Tinanggea, Senin (5/4/2021), tepatnya Desa Watumerembe, tampak pohon pisang berjejeran nyaris sepanjang lajur jalan.
Selain di Desa Watumerembe, pohon pisang juga ditanam di Desa Lalowatu, Kecamatan Tinanggea.
Pohon pisang, dalam pantauan TribunnewsSultra.com, nyaris ditanam di ruas jalan, setiap pemukiman warga, sepanjang Jalan Proros Andoolo-Tinanggea.
Protes warga terkait jalan rusak itu juga disalurkan dengan cara meletakan bebatuan di lajur jalan.
Kata Supri, warga melakukan hal itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah, agar lajur jalan rusak tersebut segera diperbaiki
Untuk diketahui, Jalan Poros Anddoolo-Tinanggea berstatus sebagai jalan provinsi.
Artinya, perbaikan jalan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Belum Pasti
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Abdul Rahim mengatakan, dari total kira-kira 1.000 kilometer jalan provinsi, 200 kilometer diantaranya mengalami kerusakan.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menganggarkan sebesar Rp150 miliar dari Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 untuk perbaikan jalan.
Namun jumalah itu belum cukup untuk memuluskan seluruh lajur jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
Abdul Rahim mengatakan, tak tahu kapan jalan rusak tersebut bisa diperbaiki.
"Kami belum bisa pastikan," kata Abdul Rahim saat dihubungi melalui telepon, Selasa 23 April 2021.
Ia mengakui, sulit memperbaiki jalan yang rusak, sebab keuangan daerah tak cukup. (*)
(Risno Mawandili/TribunnewsSultra.com)