Breaking News:

Terancam Ditutup, Berikut Daftar Hotel hingga Kafe Nunggak Pajak di Kendari

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Sulawesi Tenggara mencatat, terdapat puluhan tempat usaha yang menunggak pajak.

Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Risno Mawandili
Muhammad Israjab
SIDAK - Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita berada di warung makan berlokasi di bilangan Jl Saranani, Kelurahan Korumba, sedang melakukan inpeksi mendadak (sidak) pada puluhan tempat usaha tak bayar pajak juga tak memasang alat perekam pajak secara optimal, Rabu (3/3/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Sulawesi Tenggara mencatat, terdapat puluhan tempat usaha yang menunggak pajak.

Selain itu, hotel hingga kafe tersebut juga diketahui sengaja tak memasang alat perekam pajak online secara optimal.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Sri Yusnita, saat menggelar inspeksi mendadak (sidahk) di puluhan tempat usaha, Rabu (3/3/2021).

“Ada beberpa tempat usaha, hotel hingga kafe menunggak pajak. Kami juga menemukan tenpat-tempat usaha tersebut menunggak pajak,”  ujar Sri usai menggelar sidak di bilangan Jl Saranani Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Pajak Nunggak dan Tak Taat KPK, Puluhan Tempat Usaha di Kendari Bakal Ditutup

Baca juga: Disoroti DPRD Kendari, Pemkot Klaim 12 Ribu Penerima Banpres UMKM Benar, Tapi Tak Mau Cek Lapangan

Baca juga: Arti Bagian Dari Maskot Bank Sultra Bernama Makesa

Sri menjelaskan, tunggakan pajak disebabkan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dari pemilik usaha.

"Mereka tidak menyadari kapasitas mereka adalah wajib pungut (pajak). Sebab pajak yang dipungut adalah transaksi atas usaha atau bisnis yang sedang dijalankan," tegasnya.

Ia melanjutkan, operasi yustisi - dibantu TNI-Polri, Kejaksaan, dan Ispektorat Kota Kendari - digelar hingga 10 Maret 2021.

Tujuannya untuk menindaki tempat usaha yang masih ‘membandel’. Terlebih tak mau memasang alat perekam pajak online dari Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Operasi yustisi akan dilakukan mulai hari ini hingga tanggal 10 Maret 2021," lanjutnya.

Ditutup Sementara

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved