Breaking News:

Kunker Bawaslu Sultra ke Komisi Informasi, Andi Hatta Ingatkan Transparansi Publik

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menyampaikan, kunjungan itu dalam rangka terciptanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Penulis: Muh Ridwan Kadir | Editor: Fadli Aksar
(Muh Ridwan Kadir/TribunnewsSultra.com)
Kunjungan Kerja (Kunker) dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) di kantor Komisi Informasi (KI), Senin (1/3/2021). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kunjungan Kerja (Kunker) dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kali ini Bawaslu menyambangi kantor Komisi Informasi (KI), Senin (1/3/2021).

Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu menyampaikan, kunjungan itu dalam rangka terciptanya keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu.

Hal itu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) nomor 10 tahun 2019.

Baca juga: Heboh Pasangan Dibawah Umur di Buton Selatan Daftar Nikah, Ini Alasan Pihak KUA Mengizinkan

Baca juga: Angka Penerima Bansos UMKM Dinilai “Gendut”, DPRD Kendari Sebut Pemkot Ngarang: Coba Dibuktikan

Baca juga: Mayat Terbungkus Kain Ditemukan di Hutan Konawe Selatan, Ada Benda Mencurigakan di Dekat Jenazah

Bawaslu di semua jenjang, baik daerah maupun pusat wajib memberikan informasi berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008.

"Tujuan dari Kunker adalah untuk menyamakan persepsi tentang keterbukaan informasi Bawaslu Sultra," katanya.

Kunker tersebut untuk meminta pandangan dari KI Provinsi Sultra dalam mengelola informasi publik.

Sehingga pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Sultra menjadi lembaga publik dengan kategori informatif.

PPID Bawaslu Sultra mengajak KI Provinsi Sultra untuk bergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) demi memajukan keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Provinsi Sultra Andi Hatta, menyambut baik kunker dari Bawaslu Sultra.

Baca juga: Setahun Jadi Tersangka Korupsi Rumah Sakit, Mantan Rektor UHO Belum Diadili di Persidangan

Baca juga: UHO Serahkan Kasus Perpeloncoan Puluhan Mahasiswa ke Polisi, Polda Sulawesi Tenggara Turun Tangan

Baca juga: Rayakan Hari Jadi Ke-53, Ini yang Dilakukan Bank Sultra Kepada Para Tamu

Ia menyampaikan terdapat empat kategori keterbukaan informasi publik. yakni informatif, menuju informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

"Sesuai dengan kategori penilaian indeks keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik bertujuan mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan penyelenggara negara.

Sehingga lembaga publik bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Dengan begini masyarakat dapat mengontrol langsung kegiatan pemerintah," kata Andi Hatta.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved