Penerima Bansos UMKM Dinilai Tak Realistis, DPRD Kendari Minta Pemkot Benahi
Menurutnya, jumlah penerima Bansos seperti yang dicatat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari sebanyak 12.016 orang, tak realistis.
Penulis: Muhammad Israjab | Editor: Risno Mawandili
lihat foto
TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Sulawesi Tenggara Andi Sulolipu menilai, angka penerima Bantuan Sosial (Bansos) Uasaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “kegengendutan”.
Menurutnya, jumlah penerima Bansos seperti yang dicatat Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari sebanyak 12.016 orang, tak realistis.
Sebab, saat DPRD Kota Kendari melakukan reses, tak ditemukan jumlah sebanyak itu.
Ia bahkan menduga, Pemerintah Kota (Pemkot), dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari mengarang julah penerima sebanyak 12.016 orang tersebut.
Secara tegas ia meminta agar angka tersebut dibuktikan.
“Saya jadi bertanya, apakah sebesar itu UMKM di Kota Kendari? Karena di lapangan tidak sebanyak itu. Kalau ada coba dibuktikan saja,” ucapnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Kendari, bilangan Jl Madusila, Anduonohu, Selasa (2/3/2021).
Baca juga: Mayat Terbungkus Kain Ditemukan di Hutan Konawe Selatan, Ada Benda Mencurigakan di Dekat Jenazah
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini merasa Pemkot hanya mengenjar target penyaluran bantuan presiden (Banpres) untuk UMKM di Kendari.
“Jangan sampai ini hanya mengejar target untuk menyalurkan Banpres, supaya bantuan tersalurkan. Tapi tidak melihat aspek tepat guna, apakah tepat sasaran,” jelasnya.
Benarhi Data Pemerima
Menurut Andi Sulolipu, perlu dilakukan perembukan data, melibatkan semua pihak. Agar kekeliruan pemberian bantuan tak terulang lagi.
Baca juga: Diperuntukan Bagi Rakyat Biasa, BLT UMKM 2,4 Juta Malah Masuk ke Rekening Anggota DPRD Kota Kendari
Dia mengaku DPRD setidaknya telah memulai mengawasi pembenanah data penerima Bansos UMKM tersebut.
Komisi yang dipimpin Andi Sulolipu telah memanggil pihak terkait.
Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengadaian, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari telah bertemu, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sekretariat DPRD Kota Kendari.
"Kita panggil mereka, supaya data-data penerima dirembukan dulu supaya tidak ada perbedaan. Sehingga penerima juga tepat sasaran," katanya.
Bansos Salah Sasaran
Sebelumnya diberitakan, bantuan langsung tunai (BLT) kepda UMKM di Kota Kendari tak tepat sasaran akibat data penerima yang tidak akurat.
Bahkan seorang Anggota DPRD Kendari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Aprilliani Puspitawati, menjadi penerima.
Politikus perempuan tersebut belakan kaget bukan kepalang karena menjadi penerima Bantuan dari Presiden tersebut.
Ia mengaku, secara tiba-tiba dihubungi pihak BRI sebagai penyalur bantuan tersebut mengatakan dirinya adalah seorang penerima BLT UMKM senilai Rp2,4 juta.
Bahkan, duit dari BLT UMKM, dikenal juga sebagai Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), sudah masuk rekening legislator Kendari tersebut.
Pihak Bank BRI yang dikonfirmasi terpisah memastikan persoalan penerima BLT UMKM atau BPUM yang salah sasaran tersebut sudah selesai.
Alasannya karena pencairan Bansos telah berakhir pada 18 Februari 2021 lalu.
Pihak Bank BRI menyebut masuknya nama legislator Kendari itu atas usulan pihak Pegadaian.
Untuk diketahui, pengusul Banpres UMKM mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM kemudian disalurkan melalui lembaga keuangan yang telah disahkan menjadi badan hukum, kementerian atau lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. (*)
(Laporan wartawan TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab)
