Aspal Buton Diakui, Pemda Targetkan Produksi 1 Juta Ton 2021, Tapi Masih Pakai Impor

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI – Bupati Buton La Bakry mengatakan kualitas aspal Buton (Asbuton) telah diakui.

Hal ini disampaikan dalam webinar yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Tenggara (Sultra), 

Webinar dengan tema ‘Implementasi Pengelolaan Aspal Buton sebagai Projects Pembangunan Nasional, Impikasi dan Dampak Terhadap Pemerintah Daerah’. Senin (01/3/2021).

Acara ini dihari juga pembicara dari anggota Dewan Energi Ir Musri Mawaledha dan Anggota Komisi VII DPR RI Rusda Mahmud.

Baca juga: DPRD Kendari Segera Sahkan Perda Perumda, Subhan: Untuk Mendukung Investasi

Baca juga: Gempa Bumi Bermagnitudo 4,1 SR Guncang Buton Utara, Sultra BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan

Baca juga: Kepala BKPM RI Ungkap Alasan Berkunjung ke Sultra, Sebut Masalah Investasi yang Perlu Diselesaikan

Dalam ruang virtual, La Bakry mulai melarang impor aspal, dia mengajak menggunakan aspal Buton.

"Mari kita gunakan produk dalam negeri, untuk kepentingan darerah, devisa negara, kualitasnya juga bagus. Dengan begitu pemerintah tidak bolak balik memperbaiki jalan, tapi bisa memperpanjang jalan,” ujar La Bakry.

Ia mengaku, aspal Buton ramah lingkungan, dengan tingkat kemurnian lebih tinggi dari aspal minyak (Aspal Hotmix).

Kata dia, aspal Buton telah diuji coba di Jalan Tol Cipularang kilometer 18 yang mengubungkan Jakarta-Bandung.

Bahkan, pernah dilakukan uji gelar di Surabaya untuk ketahanan, khusus penggunaan pada jalur padat dan berat.

“Kualitasnya tetap diakui. Tetapi bukan lagi dari tambang yang dihampar, sudah melewati tahapan pengolahah yang sama dengan preses hotmiks,” urai La Bakry.

Menurut Bupati Buton La Bakry, Aspal Buton (Asbuton) bukan kalah pamor, hanya saja tak dikelola dengan baik.

Karena tak adanya dukungan anggaran hingga regulasi dari pemerintah pusat.

Dari segi regulasi, pengelolaan aspal di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Aspal yang merupakan tambang kekayaan bumi harusnya dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).

Kata Bakry, Kementerian PUPR telah menggelontorkan anggaran untuk mencapai target produksi Asbuton 705,300 ton per tahun.

“Voting anggaran dari Kementerian PUPR sudah ada untuk target pengaspalan jalan menggunakan Asbuton sepanjang 1.000 km pada tahun 2021,” ujar La Bakry.

Impor Tetap Jalan

Menurut La Bakry, banyak keuntungan yang akan didapatkan pemerintah jika menggunakan aspal buton.

Diantaranya menggeser status konsumen menjadi produsen Aspal, menambah devisa negara Rp20 triliun.

Baca juga: Sempat Hilang, Dua Nelayan Ditemukan Selamat, Kapal Mati Mesin Dihantam Ombak

Baca juga: Promosi ke Investor Asing, BKPM Sebut Sultra Surga Investasi

Baca juga: Sah, Ali Mazi Lantik Bupati Kolaka Timur, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Begini Suasana Pelantikan

Hal itu terjadi jika pengolaan Aspal Buton mencapai target 50 persen pertahun.

“Uang untuk membeli aspal impor juga bisa digunakan untuk menambah panjang lajur jalan. Sehingga kita bukan hanya memperbaiki yang rusak saja,” tuturnya.

La Bakry menyebut, 80 persen cadangan aspal dunia ada di Pulau Buton dengan tujuh jenis aspal.

Yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni.

Pemerintah menarget produksi sebanyak 1,995 juta ton per tahun pada 2021.

Jumlah itu, baru sepertiga Aspal Buton yang tergerus.

Kendati demikian, dia mengakui impor tetap saja dilakukan pemerintah.

Dia mengandaikan aspal seperti kebutuhan pokok, beras, daging dan garam.

“Meski pasokan beras, daging, dan garam banyak disuplai masyarakat kita, buktinya impor tetap jalan terus,” katanya.

Pemerintah Indonesia tetap melakukan inpor aspal. Bahkan, Singapura menjadi negara pemasok Aspal terbesar untuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia misalkan, tahun 2025 menargetkan akan menggunakan Aspal Buton untuk memenuhi kebutuhan nasional sebesar 49,36 persen.

Sisanya, sebesar 37,08 persen kebutuhan aspal akan diisi oleh Aspal Minyak Pertamina dan sebesar 13,61 persen akan diisi oleh Aspal Minyak Impor.

Jika melihat data perdagangan luar negeri yang dikompilasi oleh UN Comtrade, pada tahun 2017 Indonesia mengimpor aspal senilai 371 juta Dolar AS.

Impor aspal tertinggi terjadi pada tahun 2013, yang mana kala itu Indonesia membeli aspal senilai 664 juta Dolar AS.

Sedangkan tahun lalu (2018), impor aspal Indonesia mencapai 460,1 juta Dolar AS.

Berdasarkan data ditahun yang sama, harga Aspal impor Indonesia senilai 424,2 juta Dolar AS per ton.(*)