HMI Kendari Protes Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa Bernilai Triliunan: 260 KM Jalan Masih Rusak

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari memprotes pembangunan mega proyek Jalan Kendari-Toronipa.

Aksi protes itu ditunjukkan dengan berdemonstrasi di perempatan lampu pengatur lalu lintas, Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Senin (22/2/2021).

Puluhan pendemo melakukan orasi dan bakar ban bekas di jalan protokol itu.

Akibatnya, jalan lalu lintas sempat dipadati pengendara, baik roda dua maupun roda empat.

Meski begitu, lalu lintas tetap lancar, karena aparat kepolisian cepat mengurai penumpukkan kendaraan.

Baca juga: Tiga Sekda Jadi Plh Bupati, Gubernur Ali Mazi Ingatkan Dua Hal Ini

Baca juga: Acara OJK, Gubernur Sultra Ali Mazi Beber Jurus Dorong Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Tenggara

Ketua HMI Cabang Kendari Sulkarnain menyebut, pembangunan Jalan Kendari-Toronipa bukan prioritas dan tidak dibutuhkan masyarakat.

Bahkan, HMI menuding proyek sepanjang 14 kilometer itu hanya untuk kepentingan pribadi.

Apalagi pembangunan jalan itu, menelan anggaran triliunan rupiah.

"Pembangunan Jalan Kendari-Toronipa tidak dibutuhkan masyarakat, masih ada 260 KM jalan rusak di Sultra," kata Sulkarnain dalam orasinya.

Sulkarnain meminta, seharusnya Gubernur Ali Mazi lebih memprioritaskan perbaikan jalan rusak berstatus jalan provinsi.

Sejumlah jalan rusak itu diantaranya berada di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara.

Demonstrasi berlanjut hingga depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra.

Orasi dan aksi bakar ban pun kembali dilakukan.

Aparat polisi dan puluhan Satpol PP tampak mengawal demonstrasi itu.

Sekira 30 menit melakukan orasi, puluhan pendemo pun memasuki areal gedung wakil rakyat.

Massa pun ditemui oleh anggota Komisi I DPRD Sultra Muhammad Nur Sinapoy.

Baca juga: Ketua DPRD Sultra Tegas Minta Investasi di Sulawesi Tenggara Harus Sejahterakan Masyarakat

Baca juga: Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Harap TribunnewsSultra.com Jadi Mitra Pemerintah Membangun Daerah

Menerima tuntutan massa, Nur Sinapoy turut berpendapat sama dengan pendemo.

Dia mengatakan, seharusnya Gubernur Ali Mazi lebih memfokuskan perbaikan jalan rusak di kabupaten/kota ketimbang pembangunan Jalan Kendari-Toronipa.

Kata dia, DPRD tengah melakukan kajian untuk pembangunan jalan tahap kedua.

Lantaran pemprov berencana kembali meminjam uang untuk menuntaskan sisa pengerjaan mega proyek tersebut.

“Itu DPRD (periode) lalu yang menyetujui penganggarannya. Kami hanya melanjutkan pembangunannya,” jelas dia.

Dibangun dari Utang

Tahap pertama pembangunan Jalan Kendari-Toronipa menggelontorkan anggaran bersumber dari utang.

Pemrov Sultra meminjam uang senilai Rp799 miliar kepada PT Sarana Multi Insfratruktur (SMI).

Pembangunan jalan bakal menelan anggaran hingga Rp1,1 triliun.

Pajang lajur jalan tol ini sejauh 2,2 kilo meter, lebarnya 40 meter, membentang dari Teluk Kendari sampai di Pantai Toronipa.

Pengerjaan mega proyek ini ditargetkan selesai selama tiga tahun, sebelum masa jabatan Ali Mazi dan Lukman Abunawas berakhir.

Jalan ini disebut untuk sarana penunjang pariwisata di daratan Sultra.

Pemprov juga akan mendirikan hotel berbintang untuk fasilitas kepada para wisatawan mancanegara.

“Apabila turis yang ingin ke Wakatobi bisa beristrahat dulu di hotel kemudian melanjutkan perjalanan,” terangnya lagi.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi menyebut pengerjaan proyek berjalan normal.

“Kami terus memantau pengerjaannya, sampai saat ini telah mencapai 25 persen dan itu berjalan tanpa kendala,” jelas Suwandi dari telepon, Senin.

Suwandi tidak tahu persis berapa nominal yang telah dihabiskan Pemprov hingga saat ini.

Dia hanya berharap agar pembangunan jalan tol berjalan sesuai target.

“Saya tidak bisa berkomentar soal berapa nominal bunga, karena itu angka-angka, jagan samapi keliru," jelasnya.

"Soal teknis juga saya yang tahu itu di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) Abdul Rahim. (*)