Breaking News:

Acara OJK, Gubernur Sultra Ali Mazi Beber 'Jurus' Dorong Industri Jasa Keuangan di Sulawesi Tenggara

Gubernur Sulawesi Tenggara ( Sultra) Ali Mazi mengapresiasi langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merespon lesunya industri jasa keuangan

Editor: Aqsa
Ewit/ Kominfo Sultra
Gubernur Sulawesi Tenggara ( Sultra) Ali Mazi membuka Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion) Tahun 2020 di Hotel Claro, Kendari, Selasa (15/12/2020). 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Gubernur Sulawesi Tenggara ( Sultra) Ali Mazi mengapresiasi langkah cepat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merespon lesunya industri jasa keuangan akibat kontraksi perekonomian seiring pandemi Covid-19.

Salah satu yang mendapat perhatian gubernur yakni keluarnya kebijakan relaksasi dan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Sultra Ali Mazi saat membuka Forum Sinergi Stakeholder dan Otoritas Jasa Keuangan (Fusion) Tahun 2020 di Hotel Claro, Kendari, Selasa (15/12/2020).

Kebijakan relaksasi/restrukturisasi itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 untuk perbankan dan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 untuk industri keuangan non-bank yang masing-masing diterbitkan pada Maret dan April lalu.

"Kebijakan tersebut sangat mendukung terwujudnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digalakkan oleh pemerintah dalam menangani kelesuan perekonomian bangsa akibat pandemi global Covid-19," jelas Gubernur.

Menurut Gubernur, Program PEN tidak berhenti pada kebijakan relaksasi kredit, namun terdapat program lain yang merupakan hasil kolaborasi dan sinergi lintas otoritas yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Komite ini terdiri dari kementerian keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Wujud nyata dari eksistensi lembaga ini adalah penempatan dana pemerintah pada Bank Sultra sebesar Rp 250 miliar di tahun 2020.

Terkait dengan akses keuangan masyarakat terhadap produk jasa keuangan, kata Gubernur, pihaknya akan mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) diseluruh kabupaten/kota se-Sultra.

TPAKD tingkat Provinsi Sultra sebelumnya telah terbentuk.

Dalam mengefektifkan TPAKD Sultra, Gubernur mengemukakan sejumlah 'jurusnya'.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved