PPPK Tahap 2 Pemprov Sulawesi Tenggara Siap-siap Dilantik Oktober 2025, Cek Progres Penetapan NIP

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - PPPK tahap 2 Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) berpeluang dilantik di bulan Oktober 2025.

Apalagi jika melihat progres penetapan NIP PPPK tahap 2 tahun anggaran 2024 di Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN.

Regional IV BKN merilis update terbaru penetapan NIP PPPK tahap 2, sudah mencapai 84 persen.

Data per 19 September 2025 pukul 17.10 WITA, usul masuk 12.988, ACC 9.953, BTS 974 dan TMS 2.

Baca juga: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Diperpanjang Lagi? BKD Sulawesi Tenggara Beri Bocoran

Untuk calon PPPK Pemprov Sultra, menunjukan progres signifikan. Baik itu tenaga kesehatan (nakes), tenaga guru dan tenaga teknis.

Dengan kondisi ini berpeluang PPPK tahap 2 Pemprov Sultra akan dilantik pada awal-awal Oktober 2025.

Apalagi BKN RI sudah menekankan agar baras akhir penyelesaian seluruh proses PPPK pada Oktober.

Merujuk ketentuan UU ASN, proses penetapan dan pengangkatan tenaga non-ASN jadi PPPK harus selesai paling lambat 1 Oktober 2025. 
Seperti diungkapkan Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, pada Rabu (16/07/2025) lalu.

Ia mengingatkan jika masih ada instansi belum mengumumkan, dikhawatirkan tak memenuhi target waktu telah ditentukan pemerintah.

"Kami kembali mengingatkan seluruh instansi segera mengumumkan hasil seleksi telah selesai diolah."

"Agar proses penetapan NI PPPK tidak melampaui waktu telah ditentukan," katanya mengutip laman bkn.go.id.

Baca juga: PPPK Paruh Waktu Download Ini Format Surat Pernyataan 5 Poin, Kelengkapan Berkas Pengisian DRH

Di beberapa daerah bahkan sudah menggelar pelantikan disertai penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan.

Seperti di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Jabar), sudah menggelar pelantikan CPNS dan PPPK tahap 2, pada Senin (1/9/2025).

"Selamat bertugas seluruh ASN dan PPPK. Jadikan amanah ini kesempatan mengabdi, bekerja dengan baik, dan terus meningkatkan pelayanan publik di Kota Depok," ujar Wali Kota Depok, Supian Suri.

"Pelantikan ini upaya Pemkot Depok memperkuat sumber daya manusia aparatur."

"Sekaligus memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal," tutupnya.

Begitu pula PPPK di Muna Barat (Mubar), Provinsi Sultra. Resmi dilantik Bupati Laode Darwin.

Menyerahkan SK 1.406 PPPK penuh waktu formasi tahun 2024. Penyerahan SK secara simbolis berlangsung di Halaman Kantor Bupati Muna Barat, Rabu (17/9/2025).

Pelantikan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor 100.3.3.2/287/2025. Laode Darwin didampingi Wakil Bupati Ali Basa, Sekda LM Husein Tali.

Ia berharap PPPK mampu berperan aktif dalam upaya membangun Kabupaten Muna Barat.

Baca juga: Perpres Nomor 79 Tahun 2025 Rencana Kenaikan Gaji ASN dan PPPK, Link Download Dokumen

"Keluarga kita bertambah 1406 orang. Kita ini diibaratkan rumah tangga. Bapak dan ibu menjadi keluarga bersama-sama ikut berperan bagaimana membangun rumah tangga ini agar lebih baik," ungkapnya mengutip laman kominfo.munabarat.go.id

Darwin memaparkan kondisi keuangan Muna Barat dimana belanja pegawai menggunakan sekitar 65 persen dana APBD.

Kondisi ini tidaklah ideal sebab Pasal 146 UU HKPD mensyaratkan belanja pegawai pada APBD dibatasi 30 persen dari total belanja.

"Jumlah pegawai setelah masuk PPPK jadi 4.100 lebih bahkan hampir 4.200. Artinya belanja pegawai kita 63-65 persen."

"Makanya, saya dan Pak wakil ini ujiannya berat. Tapi kami tidak akan gentar menghadapi situasi ini. Kami berusaha untuk mengendalikan situasi agar kondusif," jelasnya.

Progres Penetapan NIP PPPK Tahap 2 Pemprov Sultra, Update Jumat (19/9/2025):

PPPK Nakes:

- Usul Masuk: 169

- ACC: 169

PPPK Guru:

- Usul Masuk: 415

- ACC: 314

- BTS: 39

PPPK Teknis:

- Usul Masuk: 1519

- ACC: 1461

- BTS: 47. (*)