Markas Kopassus Akan Dibangun di Ambesea dan Lalonggombu Konawe Selatan, Sempat Dapat Protes Warga

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan dibangun di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berlokasi di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya dan Desa Lalonggombu, Kecamatan Lainea.

Hal itu diungkapkan Bupati Konsel, Irham Kalenggo saat menghadiri acara di Kota Kendari, Minggu (22/9/2025).

Desa Ambesea berjarak 62 kilometer dari ibu kota Provinsi Sultra, Kendari, sedangkan Desa Lalonggombu berjarak 64 kilometer.

Kedua desa tersebut dapat ditempuh sekira 1,5 jam dari Kantor Balai Kota Kendari, Jalan Abdullah Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga.

Baca juga: Markas Grup 5 Kopassus Akan Dibangun di Sulawesi Tenggara Awal 2026, Lokasi Pertama Luar Pulau Jawa

Irham mengatakan, pembangunan Markas Kopassus memanfaatkan lahan eks lokasi HGU PT Kapas Indonesia.

"Itu yang mereka minta, dan mintanya bukan ke saya, ke Kementerian BUMN," katanya saat diwawancarai awak media.

Dia menjelaskan, pemegang saham terbesar HGU PT Kapas Indonesia adalah PT Berdikari yang tidak lain adalah BUMN.

Sehingga, kesepakatan pemanfaatan lahan di dua desa Kabupaten Konsel ini merupakan hasil komunikasi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian BUMN.

"Ini komunikasi (Kementerian Pertahanan) dengan Kementerian BUMN untuk meminta pinjam pakai lokasi," ujarnya.

Baca juga: Wacana Markas Baru Lanal Kendari Jadi Pangkalan Utama TNI AL di Sulawesi Tenggara, Diusul ke Mabesal

Pembangunan Markas Kopassus di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara tersebut akan dilakukan pada 2026.

Lebih lanjut Irham menyampaikan, rencana pemanfaatan lahan sebagai Markas Kopassus sempat mendapat protes warga setempat.

"Sebagian kecil masyarakat," tutur pria kelahiran 10 Agustus 1973 ini.

Aksi protes terjadi karena adanya masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.

Namun menurut mantan Anggota DPRD Konawe Selatan ini, bukti kepemilikan tanah yang diklaim terbilang lemah. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)