Pembacaan petisi dilakukan Guru Besar Fakultas Teknik Prof Triyatni Martosenjoyo didampingi Ketua Dewan Kehormatan Universitas Prof Amran Razak, Ketua Divisi 3 Dewan Profesor Prof Arsunan Arsin.

Petisi pertama yakni senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

Kedua mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum, dan aktor politik, untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

Ketiga, meminta KPU, Bawaslu serta DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat, menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman.

Agar hasil Pemilu 2024 dan Pilpres 2024 mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

5. Petisi Akademisi ULM

Sejumlah akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menyampaikan petisi merespon situasi dan kondisi politik menjelang Pemilu 2024.

Pembacaan pernyataan diwakili Ketua Senat sekaligus Guru Besar dari Fakultas Hukum ULM, Prof Hadin Muhjad, di depan Gedung Rektorat ULM Banjarmasin, pad Jumat (2/2/2024).

Sivitas akademika mengingatkan dan mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dalam Pemilu 2024 agar menjalankan proses demokrasi berdasarkan UU dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Bangsa itu berdiri di atas negara hukum dan demokrasi, demokrasi itu mengandalkan kekuatan rakyat, rakyat itu berpegang pada negara hukum atau konstitusi,” katanya.

Baca juga: 10 Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Jelang Debat Terakhir Pilpres, Persaingan Anies, Prabowo, Ganjar

“Pada saat konstitusi sedang proses dikoyak-koyak, maka kita harus menyikapi, jangan dibiarkan,” jelasnya menambahkan dilansir TribunKaltim dari BanjarmasinPost.

Hadin mengatakan, aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia.

Hal itu menurutnya, harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi.

6. Manifesto Akademisi Unand

Sejumlah pengajar, pegawai, hingga aktivis mahasiswa tergabung Aliansi Civitas Akademika Universitas Andalas (Unand) membacakan petisi di depan Convention Hall, Jumat (2/2/2024) siang.

Pengajar Fakultas Ilmu Budaya, Hary Efendi Iskandar, mengatakan, gerakan ini sebagai manifesto upaya penyelamatan bangsa, yang mana saat ini Indonesia dianggap sedang tidak baik-baik saja.

“Ini adalah respon spontan bahwa kami para guru, pendidik, mahasiswa betul-betul nyata merasakan kegelisahan, itu yang membuat sikap kampus menyatakan keprihatinannya,” katanya.

“Menyatakan sikap idealismenya, menyatakan sikap moralnya bahwa bangsa kita sedang dilanda krisis institusional, dalam proses transisi demokrasi yang hampir berjalan 30 tahunan,” jelasnya.

Dikutip dari TribunPadang.com, kondisi yang terjadi diibaratkan bola salju sejak satu dekade terakhir, hingga puncaknya sejumlah akademisi dan mahasiswa mencium ‘bau’ kelahiran oligarki baru.

Akademisi menilai di tengah-tengah gejolak saat ini upaya merusak demokrasi dan kekerasan budaya terlihat nyata dan bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium.

Peristiwa yang paling disoroti di antaranya intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi (MK), ketidaknetralan penyelanggara pemilu dan tidak independennya pejabat publik.

7. Petisi Bulaksumur Akademisi UGM

Melansir Kompas.com, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Rabu (31/1/2024) membacakan Petisi Bulaksumur terkait situasi demokrasi Indonesia.

Petisi tersebut merupakan respons terkait sikap Jokowi yang dinilai mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Melalui petisi, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan presiden kepada salah satu paslon.

Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Koentjoro mengatakan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

8. Petisi Akademisi UII

Setelah UGM, akademisi Universitas Islam Yogyakarta (UII) juga turut menyatakan sikap dan pernyataan yang disampaikan dalam "Indonesia Darurat Kenegarawanan" pada Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap dibacakan oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, mahasiswa, dan para alumni.

Melalui pernyataan tersebut, Prof Fathul menyampaikan bahwa situasi politik di Indonesia kian menunjukkan nihilnya rasa malu terhadap praktik penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.

Dia menyebut, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara.

Akibatnya, demokrasi Indonesia kian mengalami kemunduran. Pernyataan tersbeut juga menyinggung sikap Jokowi yang dinilai kehilangan sisi kenegarawannya.

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ungkapnya, dilansir dari Kompas.com.(*)

(TribunnewsSultra.com/Desi Triana Aswan, Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)