"Saya mendapati sebuah surat edaran dari sejumlah Polres di Jawa Timur terhadap para penyelenggara Pemilu dan juga pengawas Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu setempat yang meminta untuk mengintegrasikan CCTV dengan visual HD atau high definition dan juga beserta audionya untuk diintegrasikan ke dalam monitor di polres setempat," terang Aiman, dikutip Tribunnews.com.

"Saya mendapati ada dua kantor Polres yang mengirimkan surat ini, Polres Jombang dan Polres Blitar Kota," lanjut dia.

Lebih lanjut, Aiman pun menilai hal tersebut justru menjadi sebuah pertanyaan lantaran permintaan itu diajukan sebelum masa kampanye dimulai.

Ia mengaku, tak mempermasalahkan pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan monitor Polres jika dilakukan setelah pencoblosan surat suara.

Namun, apabila pemasangan CCTV dilakukan saat ini, padahal masa kampanye belum dimulai, Aiman menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan yang harus dijawab.

"Tentu ini menjadi pertanyaan, untuk apa hal tersebut dilakukan? Kalau setelah pencoblosan, seperti pada 2019 misalnya, untuk mengawasi surat suara dan lain sebagainya, tentu itu masih bisa dinalar."

"Tapi, ketika itu dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan beserta audio serta gambar HD, atau gambar yang paling bagus ya, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab," tutur Aiman.

Ia lantas mengingatkan kembali, Pemilu, utamanya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, adalah ujian besar bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri untuk menjaga netralitas mereka.

Terlebih, kata Aiman, saat ini muncul kekhawatiran ASN dan TNI/Polri akan memihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengingat Gibran adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pilpres 2024, saya kerap mengatakan menjadi ujian netralitas para aparatur sipil negara, TNI/Polri, untuk tetap menjaga netralitasnya di tengah banyak persepsi masyarakat, kekhawatiran masyarakat, akan terjadi hal yang miring-miring atau cenderung ke pasangan tertentu."

"Dalam hal ini yang dipersepsikan adalah pasangan Prabowo-Gibran karena Mas Gibran adalah putra mahkota dari Presiden Jokowi," terang Aiman.

Aiman pun berharap hal tersebut tak akan terjadi dan harus diawasi.

Ia juga mengingatkan soal pesan Presiden Jokowi yang meminta kepada ASN dan anggota TNI/Polri supaya netral selama Pemilu ataupun Pilpres 2024.

"Tentu hal ini tidak boleh terjadi dan harus diawasi, dan pernyataan Presiden tentang netralitas juga harus terus dijaga oleh aparat-aparat yang berada di bawahnya," pungkas dia.

Aiman Witjaksono: Harus Dibuktikan di Lapangan

Terkait pernyataan dirinya soal polisi diduga tak netral di Pemilu 2024, Aiman Witjaksono menegaskan hal itu adalah fakta.

Tetapi, Aiman mengatakan, apabila pernyataan yang disampaikannya tak benar, maka harus dibuktikan di lapangan.

"Apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya alami, itu saja."

"Nah, terkait dengan informasi itu benar atau tidak, ya tentu harus dibuktikan di lapangan," kata Aiman saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2023) malam.

"Jadi saya sekali lagi menyampaikan apa yang saya alami," tegas dia.

Aiman pun tak mempermasalahkan dirinya dilaporkan.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan terhadap dirinya.

"Untuk prosesnya tentu saya serahkan kepada peraturan perundang-undangan," tandas dia.

(*)

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdi Ryanda Shakti/Fersianus Waku, Kompas.com/Dian Erika)(TribunnewsSultra.com/Desi Triana)