“Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental,” lanjut Hasto.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu, membeberkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P diduga disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian pada Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi,” jelasnya.

“Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian dalam keterangan tertulisnya dilansir Kompas.com.

Sedangkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menepis kabar persoalan antara Presiden Jokowi dan PDI-P bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

“Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan di Jakarta Pusat pada Rabu (25/10/2023).

Lebih lanjut, Puan ditanya pendapatnya terkait Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Siapa Capres Cawapres 2024 Terkaya? Intip Harta Kekayaan Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud Anies-Cak Imin

Menurut dia, dengan diputuskannya gugatan terkait batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK), putra sulung Presiden Jokowi itu punya hak maju di pilpres.

Reaksi Masa Jabatan Presiden

Pihak Istana akhirnya buka suara soal kembali mencuatnya isu permintaan masa jabatan presiden 3 periode.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, menyebut isu permintaan jabatan presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

Isu tersebut mencuat setelah diungkit kembali oleh sejumlah politisi PDIP, di antaranya Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto.

“Saya mendengar ada dugaan ketegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elite yang satu berbeda pendapat dengan elite lainnya,” kata Faldo dikutip dari Kompas TV.

“Kami melihat ada tanda-tanda begitu, aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali,” jelasnya dilansir Tribunnews pada Minggu (29/10/2023).

Faldo menduga ada kubu yang sengaja ingin merusak citra baik Presiden Jokowi.

Ia juga menyebut isu terkait permintaan masa jabatan Presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

“Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Pak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

“Tapi ada juga yang menghormati pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan keluarga Pak Jokowi,” ucap Faldo menambahkan.

“Perang dua kelompok ini semakin terbuka, menurut saya cerita tolak tiga periode bisa dikarang-karang," lanjut dia.

Faldo menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah terbawa perasaan (baper) dalam berpolitik.

Ia pun mengungkit bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto setelah bertarung di Pilpres 2024.

“Intinya bukan itu, itu yang saya dengar tidak salah tentunya. Yang kami yakin, dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik,” katanya.

“Lawan tarung saja dirangkul dengan Beliau, apalagi didudukkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila menyebut bahwa dirinya-lah yang pertama kali membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

“Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang,” ujar Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

“Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media,” katanya menambahkan.

Bahlil mengaku tidak pernah diperintah siapa pun untuk mengangkat isu tersebut.

Ia menegaskan, isu tersebut murni dari hasil survei yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

“Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan,” jelas Bahlil.

Bahlil mengaku heran saat ini isu tersebut kembali diangkat jelang Pilpres 2024.

Karena itu, Bahlil menegaskan dirinya-lah yang patut disalahkan atas isu penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode.

“Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih,” ujarnya.

(TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab, Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Kompas.com)