TRIBUNNEWSSULTRA.COM, JAKARTA - Giliran PDIP ungkit kesedihan ditinggal Presiden Jokowi dan keluarga setelah sebelumnya menyinggung permintaan masa jabatan Presiden 3 periode.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut sudah memberikan hak istimewa atau privilege yang begitu besar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

Menurut Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, seluruh jajaran partai tersebut mulai tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) hingga ranting begitu mencintai Presiden Jokowi dan keluarga.

Namun, partai besutan Megawati Soekarnoputri malah ditinggalkan karena ada permintaan lain.

Seperti diketahui, putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Di sisi lain, PDIP sebelumnya sudah resmi mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres Cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi,” kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (29/10/2023).

Baca juga: Daftar Purnawirawan Jenderal TNI Polri Bersama Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Cak Imin

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto hanya dua hari berselang usai mengungkit adanya permintaan masa jabatan Presiden 3 periode.

Dia menyebut usulan tersebut merupakan permintaan dari ‘Pak Lurah’, meski tak merinci siapa sosok yang dimaksud.

Isu permintaan masa jabatan Presiden 3 periode kembali mencuat setelah diungkit kembali oleh politikus PDIP, Adian Napitupulu.

Berbeda Hasto, Adian justru blak-blakan membeberkan hal itulah yang menjadi asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDIP.

Adian menyebut permasalahan Jokowi dan partainya bermula dari ditolaknya permintaan masa jabatan Presiden 3 periode.

Meski diungkit oleh Adian disusul Hasto, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menepis kabar tersebut.

Setahu Puan, Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan ingin jabatannya sebagai presiden ditambah atau diperpanjang.

Kabar adanya permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya juga ditepis oleh pihak Istana.

Menurut Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, isu permintaan masa jabatan presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

Hasto Ungkap Kesedihan PDIP

Terbaru, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga menyebut partainya saat ini dalam suasana sedih dan luka hati yang perih.

Selain itu, berpasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa serta rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini.

Di mana, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi benar-benar menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

Ketika DPP PDIP bertemu struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya kondisi tersebut bisa terjadi.

Baca juga: Adu Tajir Rosan Roeslani Ketua Tim Prabowo-Gibran dan Arsjad Rasjid di Ganjar-Mahfud, Sesama Kadin

Pada awalnya, Hasto menyebut seluruh kader partai ini hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi.

Namun, ternyata hal yang dikhawatirkan kader dan pengurus partai berlambang banteng moncong putih tersebut benar-benar terjadi.

Selain itu, seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.

“Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam,” jelas Hasto dalam keterangannya dikutip dari Tribunnews.

Namun, pihaknya akhirnya mengungkapkan perasaan tersebut setelah mendengar dari berbagai pihak.

“Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain,” ujarnya.

“Beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” kata Hasto menambahkan.

Politikus asal Yogyakarta inipun mengatakan, PDIP percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan.

“Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan,” jelas Hasto.

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia,” lanjutnya.

“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK,” ujar Hasto menambahkan.

Masa Jabatan 3 Periode

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebelumnya blak-blakan menyebut usulan Presiden 3 periode merupakan permintaan 'Pak Lurah'.

“Jadi berbagai upaya yang dilakukan beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, bisa di-crosscheck,” kata Hasto, dikutip dari kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (27/10/2023).

Hasto bahkan siap mempertanggungjawabkan ucapannya itu secara politik dan di hadapan Tuhan.

“Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan rakyat Indonesia, itu memang ada melalui pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan,” jelasnya.

Hasto pun menyinggung seorang menteri yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya usulan presiden tiga periode.

Namun, ia tidak menyebut secara jelas nama menteri yang dimaksud.

Menurut Hasto, menteri itu mengatakan bahwa sosok "Pak Lurah" yang meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

“Saat itu saya sedang nyekar di Makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul salah satu menteri berdasarkan big data-nya ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” ujarnya.

“Sebelumnya saya bertemu menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai menyuarakan itu, saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah,” lanjutnya.

Baca juga: Hasil Survei Capres Cawapres 2024 Terbaru, Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Cak Imin di Pilpres

Hasto menegaskan PDIP menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden dan partainya tetap berpegang teguh pada konstitusi.

“Karena PDI Perjuangan lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, taat pada konstitusi,” kata Hasto.

“Maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi,” jelasnya menambahkan.

“Tapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konsitutusi sebagai role of the game yang sangat fundamental,” lanjut Hasto.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu, membeberkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P diduga disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.

“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” kata Adian pada Rabu (25/10/2023).

Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.

Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.

“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi,” jelasnya.

“Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian dalam keterangan tertulisnya dilansir Kompas.com.

Sedangkan, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menepis kabar persoalan antara Presiden Jokowi dan PDI-P bermula dari permintaan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

“Enggak. Enggak pernah setahu saya, enggak pernah Beliau meminta (pada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri) untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan di Jakarta Pusat pada Rabu (25/10/2023).

Lebih lanjut, Puan ditanya pendapatnya terkait Gibran Rakabuming Raka yang maju menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Baca juga: Siapa Capres Cawapres 2024 Terkaya? Intip Harta Kekayaan Prabowo-Gibran Ganjar-Mahfud Anies-Cak Imin

Menurut dia, dengan diputuskannya gugatan terkait batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK), putra sulung Presiden Jokowi itu punya hak maju di pilpres.

Reaksi Masa Jabatan Presiden

Pihak Istana akhirnya buka suara soal kembali mencuatnya isu permintaan masa jabatan presiden 3 periode.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini, menyebut isu permintaan jabatan presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

Isu tersebut mencuat setelah diungkit kembali oleh sejumlah politisi PDIP, di antaranya Adian Napitupulu dan Hasto Kristiyanto.

“Saya mendengar ada dugaan ketegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elite yang satu berbeda pendapat dengan elite lainnya,” kata Faldo dikutip dari Kompas TV.

“Kami melihat ada tanda-tanda begitu, aneh juga kami kira isu ini diungkit kembali,” jelasnya dilansir Tribunnews pada Minggu (29/10/2023).

Faldo menduga ada kubu yang sengaja ingin merusak citra baik Presiden Jokowi.

Ia juga menyebut isu terkait permintaan masa jabatan Presiden 3 periode bisa dikarang oleh pihak tertentu.

“Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Pak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

“Tapi ada juga yang menghormati pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan keluarga Pak Jokowi,” ucap Faldo menambahkan.

“Perang dua kelompok ini semakin terbuka, menurut saya cerita tolak tiga periode bisa dikarang-karang," lanjut dia.

Faldo menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah terbawa perasaan (baper) dalam berpolitik.

Ia pun mengungkit bersatunya Jokowi dan Prabowo Subianto setelah bertarung di Pilpres 2024.

“Intinya bukan itu, itu yang saya dengar tidak salah tentunya. Yang kami yakin, dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik,” katanya.

“Lawan tarung saja dirangkul dengan Beliau, apalagi didudukkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalila menyebut bahwa dirinya-lah yang pertama kali membahas soal isu penundaan Pemilu dan presiden tiga periode.

“Saya baru datang, ada di media menulis tentang tiga periode. Katanya itu atas perintah seseorang,” ujar Bahlil, Sabtu (28/10/2023).

“Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan Pemilu itu pertama namanya Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media,” katanya menambahkan.

Bahlil mengaku tidak pernah diperintah siapa pun untuk mengangkat isu tersebut.

Ia menegaskan, isu tersebut murni dari hasil survei yang dilakukan Burhanuddin Muhtadi saat pandemi Covid-19.

“Kalau ide itu saya bagus, silahkan diikuti yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan,” jelas Bahlil.

Bahlil mengaku heran saat ini isu tersebut kembali diangkat jelang Pilpres 2024.

Karena itu, Bahlil menegaskan dirinya-lah yang patut disalahkan atas isu penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden 3 periode.

“Jadi teman-teman, kalau ada yang salah tentang isu penundaan Pemilu, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terimakasih,” ujarnya.

(TribunnewsSultra.com/Muhammad Israjab, Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Kompas.com)