TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Ini permintaan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) dr Hasto Wardoyo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).

dr Hasto Wardoyo menekankan beberapa poin wajib dilakukan Pemprov Sultra dalam menurunkan angka stunting.

Ia menyampaikan permintaan ini saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar BKKBN Sultra di Kota Kendari, Kamis (24/8/2023).

"Ada tiga hal yang saya tekankan, pertama persiapan untuk pengukuran pada September, untuk melihat berapa angka stunting saat ini, makanya banyak persiapan yang harus dilakukan," kata Hasto.

Selanjutnya, BKKBN tidak sekadar mengatasi yang sudah stunting, tetapi fokus pada pencegahan lahirnya stunting baru.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan peran Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Sultra.

Kata Kepala BKKBN RI tersebut, dalam hal ini untuk melakukan skrining pra nikah bagi calon pengantin (catin) dan ibu hamil.

Baca juga: Genjot Turunkan Stunting, Kepala BKKBN Motivasi Akseptor KB dan Kukuhkan BAAS di Konawe Selatan

Selain itu, Hasto mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar sampai ke masyarakat dalam penurunan stunting di Sultra.

"Karena waktunya tinggal tiga setengah bulan, harus sukses menyerap anggaran sampai ke rakyat, tinggal diserap saja, sampai hari ini masih banyak, tenaga juga cukup."

"Ada makanan yang sampai ke mulut ibu hamil dan balita, ini penting sekali karena banyak program tapi kalau tidak ada makanan yang sampai juga kurang bermanfaat tiga hal itu," kata Hasto.

Di mana, anggaran untuk Sultra sekiranya hampir Rp40 miliar tahun 2023, yang disalurkan melalui puskesmas, Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana tersebut bersumber dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer langsung ke puskesmas untuk membeli produk lokal.

Kemudian alokasi Dana Desa dan dana dari Bapak Asuh Anak Stunting serta dari BKKBN untuk pelayanan KB pendampingan keluarga, lebih dari Rp35 miliar.

"Nah, setiap daerah itu berbeda dana yang diterima, kalau penduduknya sedikit dapatnya pasti sedikit, sesuai dengan jumlah penduduk."

"Kalau dari pusat itu jumlah anggaran ada Rp30 triliun, Rp20 triliun dipakai untuk PKH supaya membeli makanan, kemudian Rp7 triliun untuk BPJS dan puskesmas membeli makanan tambahan."

"Jadi sebetulnya tinggal bagaimana cara membelanjakan di lapangan," jelas Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo.