TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara (BPS Sultra), Agnes Widiastuti mengimbau masyarakat agar memberikan data yang benar ke petugas survei.

Hal itu dilakukan agar data yang yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan fakta yang ada, tidak ditambahkan maupun dikurangi.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala BPS Sultra saat Rapat Koordinasi (Rakorda) Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Claro Hotel Kendari, Selasa (13/9/2022).

Kegiatan tersebut mengambil tema Mencatat Untuk Membangun Negeri, Dengan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Agnes mengatakan dalam Regsosek nantinya dilaksanakan pada Oktober 2022 mendatang dan sebanyak lima ribu petugas survei akan melakukan pendataan.

Baca juga: Gubernur Ali Mazi Sebut Data Regsosek BPS Sultra Dipakai untuk Ketepatan Sasaran Program Pemerintah

"Jadi dari jumlah tersebut, nantinya satu petugas akan mendata 250 rumah tangga, atau terdapat sebanyak 4 RT yang harus dikunjungi," jelasnya.

Lanjut Kepala BPS Sultra dari jumlah tersebut artinya jika dirata-ratakan maka sekitar 10 rumah tangga dapat dikunjungi dalam sehari sehingga dalam sebulan bisa selesai semuanya.

Katanya berdasarkan catatan BPS Sultra pada 2020 lalu ada sebanyak 2,6 juta penduduk, tetapi jika saat ini ia memperkirakan sudah bertambah yakni sebanyak 2,7 juta penduduk.

Agnes Widiastuti menuturkan pendataan ini menjadi penting dan diharapkan bisa menjangkau semua masyarakat agar nantinya menjadi dasar penentuan program pemerintah.

"Iya penting, untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, jadi jika tidak didata rugi sehingga jangan tolak petugas kami," ungkapnya.

Baca juga: Jadwal Samsat Bergerak di Konawe Sultra, Hadir di Kecamatan Latoma, Asinua, Padangguni dan Abuki

Agnes Widiastuti berharap agar masyarakat di Sulawesi Tenggara memberikan informasi apa adanya sesuai fakta di lapangan.

Katanya, jangan memberikan data yang tidak benar kepada petugas, karena jika salah maka akan berdampak pada penuntasan kemiskinan ataupun perlindungan sosial jadi tidak tepat.

Jadi nantinya dalam kuesioner yang akan diajukan ke masyarakat terkait dengan kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, alamat, jumlah anak.

"Jadi kalau pendapatannya tidak akan ditanyakan tapi melalui kepemilikan asetnya bagaiamana, nantinya akan diketahui kesejahteraannya," katanya.

Agnes Widiastuti mengatakan dalam pendataan ini tidak ada tingkat keakuratan karena dalam survei tidak ada sampling error.

Baca juga: Pesan Plt Bupati Kolaka Timur ke Pejabat dan ASN Koltim, Bekerja dari Hati Bukan Hanya Otak dan Otot

Tetapi akan ada satu kesalahan yaitu jika masyarakat tidak memberikan data yang benar atau tidak menjawab dengan jujur.

"Sehingga jika masyarakat tidak jujur dalam memberikan informasi maka datanya tidak akurat, dan juga sulit atau tidak mau ditemui," pungkasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Muh Ridwan Kadir)