TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Badan legislatif Rusia menyetujui rancangan undang-undang tentang hukuman orang yang menyebar informasi palsu atau hoaks tentang perang di Ukraina.

Aturan baru itu disetujui badan legislatif Rusia pada Jumat (4/3/2022).

Diberitakan TribunnewsSultra.com dari businessinsider.co.za, target hukum baru ini adalah orang-orang yang menyebar hoaks tentang kegiatan angkatan bersenjata Federasi Rusia.

Baca juga: Tentara Rusia Menangis saat Telepon Ibunya hingga Ditenangkan Wanita Ukraina

Serta penyebaran ujaran yang mendiskreditkan angkatan bersenjata dan menyerukan untuk pencegahan aksi angkatan bersenjata.

Hal ini dibeberkan oleh media Rusia, Kommersant.

Aturan baru ini juga akan menghukum mereka yang mendukung sanksi untuk Rusia.

Atau yang menyerukan agar Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan invasi ke Ukraina.

Di bawah undang-undang baru tersebut, hukuman untuk tindakan itu di antaranya penjara hingga 15 tahun hingga denda 5 juta rubel atau sekitar Rp 647 juta.

Baca juga: Vladimir Putin Bakal Beri Rp 650 Juta untuk Keluarga Tentara Rusia yang Tewas di Ukraina

Seluruh majelis parlemen Rusia memberikan suara bulat, menyetujui rancangan undang-undang itu pada Jumat.

Diharapkan Putin juga akan segera mengesahkan aturan baru tersebut, menurut Associated Press.

Menurut petinggi parlemen, Vyascheslav Volodin kepada AP, Jika Putin sudah menyetujui, maka undang-undang itu bisa berlaku mulai Sabtu (5/3/2022).

"Mungkin besok (Sabtu-red), aturannya akan memaksa mereka yang berbohong dan membuat pernyataan mendiskreditkan angkatan bersenjata kita agar menanggung hukuman yang sangat berat," ucap Volodin.

"Saya ingin semua orang mengerti, dan agar masyarakat paham, bahwa kami melakukan ini untuk melindungi tentara dan perwira kami, dan untuk melindungi kebenaran," paparnya.

Baca juga: Nenek Renta di Rusia Bernama Yelena Osipova Ditangkap gara-gara Protes Invasi ke Ukraina

Invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 memang memicu kemarahan internasional.

Terjadi demonstrasi besar-besaran, bahkan di kota-kota terbesar Rusia, yang memprotes agar perang dihentikan.