Penolakan Tambang di Konkep

Danramil 01 Wawonii Bantah Anggota TNI Kawal Alat Berat PT GKP Diduga Serobot Lahan Warga di Konkep

Penulis: Fadli Aksar
Editor: Sitti Nurmalasari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komandan Rayon Militer (Danramil) 01 Wawonii, Kapten Inf Salmar Gona ikut membantu mengamankan situasi saat terjadi negosiasi antara warga dan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP), di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (1/3/2022).

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Komandan Rayon Militer (Danramil) 01 Wawonii, Kapten Inf Salmar Gona membantah adanya tindakan aparat TNI mengawal alat berat PT GKP.

Sebaliknya, kehadiran aparat TNI di lahan perkebunan warga, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menghentikan alat berat anak perusahaan Harita Grup ini.

Diketahui, puluhan emak-emak di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadang excavator perusahaan tambang.

Aksi emak-emak ini diwarnai tangis histeris saat berhadapan dengan alat berat anak perusahaan Harita Grup ketika hendak membuka lahan untuk jalan tambang.

Warga menyebut alat berat milik perusahaan menyerobot lahan perkebunan warga dikawal polisi bersenjata dan anggota TNI.

Baca juga: PT GKP Bantah Serobot Lahan Warga di Konkep, Pakai Excavator Bersihkan Jalur ke Lokasi Tambang

Aksi menolak tambang ini dilakukan di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Provinsi Sultra, pada Selasa (1/3/2022) sekira pukul 14.00 Wita.

Danramil 01 Wawonii, Kapten Inf Salmar Gona mengatakan, anggota TNI saat peristiwa tersebut tidak sedang mengawal alat berat PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).

Ia menjelaskan, saat itu dirinya mengikuti negosiasi antara warga yang mengaku memiliki lahan dengan pihak PT GKP.

Kata dia, pertemuan itu difasilitasi pemerintah setempat, hadir camat, para kepala desa serta Kapolsek Wawonii.

"Setelah negosiasi, (warga) yang mendirikan gubuk dan memasang kain pembatas mempersilakan alat berat masuk sampai pagar," kata dia saat dihubungi melalui WhatsApp Messenger, Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Masyarakat Adat Wawonii Minta Bupati Konawe Kepulauan Jelaskan Isi MoU dengan PT GKP

Menurut Kapten Inf Salmar Gona, alat berat itu sendiri sudah berada di areal lahan yang disengketakan sejak dua bulan lalu.

Namun, pihaknya mendapat informasi, ada massa yang akan naik ke bukit untuk mengambil paksa lahan yang disengketakan.

Saat itulah, ujar Kapten Inf Salmar Gona, sejumlah anggota TNI dan kepolisian datang memecah massa dengan menyuruh menjauh.

"Saat alat (excavator) mendekat pagar, saya sendiri berdiri di depan, beri tanda silang tangan untuk menghentikan dan mundur supaya tidak mendekat ke pagar," tegasnya.

Tolak Tambang

Sejumlah emak-emak penolak tambang mengadang excavator di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Aksi emak-emak itu terjadi di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konkep, Provinsi Sultra, pada Selasa (1/3/2022) sore. (Istimewa)

Sebelumnya, sejumlah emak-emak menolak tambang dengan mengadang excavator perusahaan PT GKP sambil berteriak.

"Pulang, pulang, kita punya lahan di sini," teriak seorang emak-emak dalam rekaman video.

Namun, operator alat berat tersebut membalas dengan membunyikan klakson dan tetap memajukan excavator ke arah emak-emak.

Dalam video lain, seorang emak-emak tampak terbaring sambil menangis di depan excavator yang dibatasi dengan pagar.

Selain itu, alat berat tersebut beroperasi dikawal puluhan aparat kepolisian berseragam dan anggota TNI.

Baca juga: Jatam Tuding Pimpinan Kepolisian di Sultra dan Kendari Ikut Main Tambang di Konawe Kepulauan

Salah seorang warga, Ratna mengatakan, mereka mengadang excavator karena akan melewati sungai.

"Mereka bersikeras mau turun (melewati) sungai, sementara ini sungai ini sebagai sumber air untuk kami minum dan memasak," katanya.

Kata emak-emak ini, warga menolak adanya aktivitas pembukaan lahan untuk tambang karena merusak lingkungan dan sumber mata air.

"Mereka datang mau kasih kabur kita punya sumber air, kita ini butuh minum, mandi, memasak. Jadi kami pertahankan kita punya hak," tegasnya.

Kronologi Tolak Tambang

Baca juga: Kronologi Aksi Histeris Emak-emak Adang Alat Berat Perusahaan Tambang di Konawe Kepulauan Sultra

Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar menjelaskan, pengadangan bermula saat excavator masuk ke lahan milik salah satu warga, La Dani.

La Dani sendiri tutur Melky, mengelola lahan tersebut sejak puluhan tahun dan membayar pajak ke negara.

Namun, excavator perusahaan yang dikawal puluhan polisi dan anggota TNI ini tetap menerobos masuk, sehingga mendapatkan perlawanan dari warga.

"Excavator PT GKP berbalik menuju Sungai Tamo Siu-Siu. Namun, warga kembali melakukan pengadangan," kata Melky saat dihubungi melalui telepon, Selasa (1/3/2022) malam.

Menurut Melky, emak-emak melakukan perlawanan, karena sungai ini sebagai salah satu sumber air warga, yang selama ini dimanfaatkan sebagai air minum, memasak, mencuci, dan mandi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Emak-emak Penolak Tambang di Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara Adang Excavator

Kata dia, perlawanan yang terus dilakukan warga membuat pihak perusahaan kembali menyasar lahan milik La Dani, lalu secara paksa melakukan penerobosan.

"Akibatnya pagar pembatas lahan yang dibangun warga dan tanaman jambu mete rusak," beber Melky Nahar.

Bantahan PT GKP

Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) PT GKP, Marlion mengatakan, lahan tersebut milik perusahaan yang dibeli dari salah seorang warga bernama Wa Asina.

"Namanya kami sudah beli, sudah kami bebaskan, kami akan membersihkan untuk membuat jalan ke lokasi tambang," kata Marlion saat dihubungi melalui telepon, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Demo Penangkapan Tiga Warga Wawonii Penolak Tambang Ricuh, Polisi dan Emak-emak Saling Dorong

Marlion tak menampik ada sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut, namun pihaknya bersikeras punya dokumen yang lengkap soal kepemilikan lahan.

PT GKP pun menantang warga agar melaporkan pihak perusahaan jika punya bukti yang resmi soal lahan tersebut.

"Kalau memang itu lahan milik mereka, tunjukkan alas haknya dan laporkan kami, dan insyaAllah saya akan laporkan mereka," tegasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Fadli Aksar)