TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Berikut 5 rekomendasi dan kesimpulan Konvensi Nasional Media Massa pada Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Konvensi yang menjadi rangkaian HPN 2022 tersebut berlangsung di Phinisi Ballroom, Hotel Claro Kendari, pada Senin-Selasa (7-8/2/2022).

Konvensi bertujuan memetakan persoalan, sekaligus mendiskusikan jalan keluar yang dihadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan maupun komunitas media secara khusus.

Masalah itu berkaitan dengan bagaimana mengubah tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital, menjadi peluang yang menguntungkan bangsa dan mempertahankan kelangsungan media sebagai pilar penting demokrasi.

Baca juga: Konvensi Media Massa HPN Kendari 2022, Hadirkan Menko Polhukam Mahfud MD hingga CEO Kompas Gramedia

Penyelenggaraan Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 di Kendari ini menghasilkan beberapa rekomendasi.

Sebanyak 5 poin rekomendasi dan kesimpulan tersebut disusun Tim Perumus Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 di Kota Kendari pada Selasa (8/2/2022).

Tim perumus rekomendasi tersebut yakni Agus Sudibyo, Eduard Depari, Kemal Effendi Gani, Frans Surdiasis, Neil Tobing, Wenseslaus Manggut, Candi Sinaga, dan Christina Chelsea.

Diantaranya adalah menciptakan media massa yang sehat juga mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membuat regulasi yang dapat membantu mencapai kemandirian atau kedaulatan digital.

Berikut rekomendasi yang dilahirkan dari Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka penyelenggaraan HPN 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara:

PERTAMA, Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 menegaskan bahwa transformasi digital yang terjadi di berbagai bidang, yaitu media, fiskal, pajak, perbankan, dan lain-lain telah membawa banyak manfaat dan kesempatan baru.

Namun di saat yang sama, tampak terlihat sejumlah permasalahan yang dihadirkan akibat transformasi itu.

Baca juga: Pertemuan Dewan Kehormatan PWI dan DKP se-Indonesia, Bahas Soal Kerja Pers & Polemik di Era Digital

Seperti berkembangnya hoaks dan ujaran kebencian di ruang publik, potensi capital outflow dari surplus ekonomi digital, hilangnya potensi pajak dari ekonomi digital, problem ketidaksetaraaan hukum dalam industri media dan tekonologi, hingga lahirnya pengangguran jenis baru.

Situasi ini menuntut dilakukannya telaah yang mendalam tentang kemandirian. Kedaulatan digital mesti menjadi gerakan dan kesadaran bersama.

Konvensi Nasional Media Massa HPN 2022 mendorong negara untuk secara sistematis dan berjangka panjang, merumuskan kebijakan yang mengarah pada terbangunnya kedaulatan nasional di bidang digital.

Hal ini bersifat mendesak untuk melindungi kepentingan Indonesia di tengah derasnya transformasi digital yang terjadi di semua bidang.