TRIBUNNEWSSULTRA.COM - Pemerintah Arab Saudi dikabarkan akan membuka umrah untuk jemaah dari luar negeri.
Pintu umrah untuk jemaah internasional rencananya akan mulai dibuka pada 10 Agustus 2021 mendatang.
Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu tertuang dalam surat edaran yang diterima KJRI di Jeddah pada Minggu (25/7/2021) atau 15 Zulhijjah 1442 H lalu.
Baca juga: KJRI Jeddah Catat Ada 327 WNI yang Ikuti Ibadah Haji 2021
Sementara itu, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta.
"Perwakilan pemerintah di Saudi, yaitu KJRI di Jeddah, telah menerima edaran tersebut pada 15 Zulhijjah 1442H atau 25 Juli 2021. Kami dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dubes Saudi di Jakarta untuk menyampaikan hal dimaksud," terang Khoirizi kepada Tribunnews.com, Senin (26/7/2021).
Selain itu, kata Khoirizi, pihak KJRI di Jeddah juga akan melakukan upaya diplomasi melalui Deputi Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.
Baca juga: Masa Pendaftaran Sudah Berakhir, Berikut Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021
Hal ini dilakukan, demi jemaah Indonesia dapat menunaikan ibadah umrah tahun ini.
Mengingat, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi jemaah dari negara lain.
Termasuk juga syarat khusus bagi negara ketiga sebelum tiba di Saudi.
Negara yang dimaksud di antaranya India, Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Lebanon.
"Kami berharap jemaah Indonesia tidak harus dipersyaratakan seperti itu," ujarnya.
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Berikut Daftar Bansos yang Bakal Disalurkan Pemerintah
Sebagai informasi, syarat tersebut di antaranya terkait vaksin dan keharusan karantina 14 hari.
Untuk itu, Khoirizi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenkes terkait program vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau Johnson & Johnson.
Tidak hanya Kemenkes, Khoirizi juga akan membahas hal tersebut dengan Satgas Pencegahan Covid-19 dan BNPB.
"Kita akan lakukan langkah koordinasi dengan Kemenkes dan pihak terkait lainnya untuk membahas persyaratan tersebut, agar kebutuhan jemaah umrah Indonesia bisa terlayani," tegasnya.