Hal tersebut menyebabkan pekerjaan tertunda dan pada Januari 2021 baru selesai. 

Menurut Ilham, sebenarnya bukan tanggung jawab dari kontraktor. Melainkan dari pemberi kerja yakni Kementerian PUPR maupun Pemerintah Kabupaten Konawe. 

PUPR sudah menyurat ke Pemerintah Kabupaten Konawe, untuk pengadaan dana pembangunan jembatan tetapi tidak ada dana untuk pembebasan lahan. 

Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Konawe pun menyanggupi dan siap menfasilitasi pembebasan lahan tersebut.

Seiring berjalannya waktu, ternyata Pemerintah Kabupaten Konawe tidak bersedia membebaskan lahan.

"Akhirnya berlarut-larut itu. Makanya pekerjaan yang di zona satu itu terkendala," ungkapnya. 

Kendala selanjutnya, kata Ilham, adanya pandemi Covid-19, yang mempengaruhi mobilisasi tenaga kerja menjadi terhambat. 

"Ini kan pekerjaan kami spesial ya, jadi pekerja kami dari luar Sultra, kami datangkan dari Jawa, pekerja yang sudah berpengalaman dan spesialis jembatan rangka baja. Itu kemarin sempat terhalang," bebernya. 

Baca juga: Rangkuman Fakta Tenggelamnya Kapal KRI Nanggala-402, Termasuk Penemuan Sejumlah Benda dan Serpihan

Baca juga: Janin Bayi Terbungkus Jilbab Ditemukan di Kebun Raya UHO, Polisi : Diduga Hasil Hubungan Gelap

Kemudian masalah pengiriman material, yang juga sempat terhambat. Mengingat, selama pandemi Covid-19 pengiriman dibatasi. 

Materialis yang diperoleh dari Jawa, Jakarta, dan Makassar juga mengalami kendala pada proses produksi di pabrik yang dibatasi. 

Sebelumnya, Jembatan Rahabangga rusak karena opritnya tergerus banjir, luapan air Bendungan Ameroro pada 9 Juni 2019 lalu.

Jembatan ini berada di ruas Jalan Inowa, Desa Uepai, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. 

Menghubungkan tiga daerah di Sultra, yakni Konawe, Konawe Selatan, dan Kolaka Timur. (*)

(TribunnewsSultra.com/ Amelda Devi Indriani)