TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Kepala Departem VII Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Rusda Mahmud juga menanggapi terpilihnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Rusda menganggap terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kongres karena adanya rekayasa dari Kubu kontra AHY tersebut.

Hal itu, karena berdasarkan hasil penelusuran Dewan Pengurus Pusat (DPP), kongres penunjukan KSP Moeldoko sebagai ketua umum itu hanya diikuti sebanyak 60 DPC.

Sementara jumlah total 514 DPC Partai Demokrat yang hadir saat itu.

"Ini bisa saja separuh nya direkayasa," ucapnya saat saat dihubungi, Minggu (7/3/2021).

Selain itu, Anggota DPR RI Dapil Sultra ini menyebut, KLB yang dilaksanakan belum memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam AD dan ART partai.

Baca juga: Pilih AHY atau Moeldoko Hasil KLB Demokrat? Kader Kendari Ogah Komentar, Tunggu Petunjuk Provinsi

Baca juga: Pengamat Politik Sultra Prediksi Demokrat Daerah ke Moeldoko, Termasuk Sulawesi Tenggara

Rusda mengatakan, dalam Pasal 81 Ayat 4 AD/ART Partai Demokrat, bahwa KLB dapat dilaksanakan pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat

Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat dan 1/2 dari jumlah DPC yang hadir pada kongres.

Terakhir, usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Semua bisa memahami hal itu. Sehingga KLB tersebut legal atau tidak legal, saya pikir kalau masuk di wilayah hukum tidak mungkin KLB ini menang," kata mantan Bupati Kolaka Utara 2 periode ini.

Rusda juga mengatakan, saat ini belum ada laporan dari 34 DPD yang terlibat dalam KLB

Usai KLB dilaksanakan, seluruh kader Demokrat di DPP masih tetap solid pada hasil kongres V.

"Apalagi yang mengadakan ini Jhoni Allen Marbun dan Marzuki Alie sudah tidak berhak mengatasnamakan Demokrat karena sudah dipecat," ucap Rusda.

DPD Demokrat Sultra Dukung AHY

Wakil Ketua I DPD Demokrat Sultra Salam Sahadia menyatakan tetap solid mendukung Ketua Umum DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).