“Voting anggaran dari Kementerian PUPR sudah ada untuk target pengaspalan jalan menggunakan Asbuton sepanjang 1.000 km pada tahun 2021,” ujar La Bakry.

Impor Tetap Jalan

Menurut La Bakry, banyak keuntungan yang akan didapatkan pemerintah jika menggunakan aspal buton.

Diantaranya menggeser status konsumen menjadi produsen Aspal, menambah devisa negara Rp20 triliun.

Baca juga: Sempat Hilang, Dua Nelayan Ditemukan Selamat, Kapal Mati Mesin Dihantam Ombak

Baca juga: Promosi ke Investor Asing, BKPM Sebut Sultra Surga Investasi

Baca juga: Sah, Ali Mazi Lantik Bupati Kolaka Timur, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Begini Suasana Pelantikan

Hal itu terjadi jika pengolaan Aspal Buton mencapai target 50 persen pertahun.

“Uang untuk membeli aspal impor juga bisa digunakan untuk menambah panjang lajur jalan. Sehingga kita bukan hanya memperbaiki yang rusak saja,” tuturnya.

La Bakry menyebut, 80 persen cadangan aspal dunia ada di Pulau Buton dengan tujuh jenis aspal.

Yakni B 5/20 Buton Granular Asphalt (BGA), B 50/30 Lawele Granular Asphalt (LGA), pracampur performance grade (PG) 70, pracampur PG 76, pracampur, cold paving hot mix Asbuton (CPHMA), dan Asbuton Murni.

Pemerintah menarget produksi sebanyak 1,995 juta ton per tahun pada 2021.

Jumlah itu, baru sepertiga Aspal Buton yang tergerus.

Kendati demikian, dia mengakui impor tetap saja dilakukan pemerintah.

Dia mengandaikan aspal seperti kebutuhan pokok, beras, daging dan garam.

“Meski pasokan beras, daging, dan garam banyak disuplai masyarakat kita, buktinya impor tetap jalan terus,” katanya.

Pemerintah Indonesia tetap melakukan inpor aspal. Bahkan, Singapura menjadi negara pemasok Aspal terbesar untuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia misalkan, tahun 2025 menargetkan akan menggunakan Aspal Buton untuk memenuhi kebutuhan nasional sebesar 49,36 persen.