Kemandirian Ekonomi Jadi Upaya Gubernur Sulawesi Tenggara Atasi Efisiensi Anggaran

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendorong kemandirian ekonomi sebagai langkah menghadapi kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kemandirian ekonomi ini tidak hanya ditargetkan di lingkungan Pemprov Sultra, tetapi juga di 17 kabupaten dan kota.

Antara lain, Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, Muna Barat, Wakatobi.

Konawe Kepulauan, Bombana, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.

Informasi tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembinaan dan Pengawasan (Rakorda Binwas) Inspektorat Daerah Sultra, Kamis (20/11/2025).

Acara itu berlangsung di salah satu hotel di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan APBD Sultra tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp4 triliun, dari sebelumnya Rp5 triliun.

Baca juga: Temukan Anggaran Tak Tepat Sasaran, Gubernur Sultra Minta Inspektorat Awasi Sejak Perencanaan

Menurutnya, kondisi ini akan berdampak besar pada kemampuan kabupaten dan kota dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah di 17 kabupaten dan kota diminta tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah.

Namun, membangun kemandirian ekonomi, seperti misi dagang yang dilakukan Jawa Timur di Sultra, yang berhasil mencatat transaksi Rp875 juta hanya dalam satu hari.

“Kalau kegiatan seperti ini kita rutin lakukan, nilai ekonominya bisa berlipat,” kata Andi Sumangerukka.

Mantan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Sultra itu menegaskan perlunya penataan ulang tata kelola pemerintahan agar lebih efisien dan terhindar dari kebocoran anggaran.

Inovasi dan kreativitas di setiap daerah diperlukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi.

“Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif adalah kunci untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki,” ujarnya.

Baca juga: Angka Konsumsi Ikan di Sultra Capai 43,38 Kilogram per Kapita, Gubernur ASR Dorong Budaya Makan Ikan

Ia juga mengingatkan, integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik.

Jika integritas aparat pemerintah melemah, banyak peluang akan hilang dan program tidak berjalan optimal.

Sehingga, ia meminta bupati dan wali kota memperkuat sistem internal pemerintahan, meningkatkan monitoring, serta mengawasi pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah.

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga efektivitas kerja pemerintah dan memastikan anggaran digunakan sesuai kebutuhan di tengah efisiensi anggaran.

“Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar terlihat bekerja," ujar ASR, sapaan akrab Andi Sumnagerukka.

"Pengawasan bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi tanggung jawab moral terhadap masa depan Sulawesi Tenggara,” jelasnya menambahkan. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)