Rusda Mahmud Dorong Kepton Jadi Provinsi, Sebut Bisa Tambah Lapangan Kerja dan Dekatkan Layanan

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Anggota Komisi II DPR RI, Rusda Mahmud menginginkan agar pemekaran atau pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton) dapat segera dilakukan.

Menurutnya, pemekaran ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga upaya mendekatkan pelayanan publik dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

“Ini sudah lama saya perjuangkan, bahkan sejak mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra dulu. Sekarang pun menjadi prioritas saya di Komisi II DPR RI,” ujar Rusda Mahmud saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kota Kendari, Kamis (17/7/2025).

Rusda menyampaikan jarak pelayanan dari kabupaten di wilayah Kepulauan Buton ke provinsi saat ini terlalu jauh.

Hal ini membuat banyak warga enggan mengurus keperluan ke tingkat provinsi karena memakan waktu lama dan biaya besar.

Baca juga: ASR Sebut Potensi Aspal ke Menteri PUPR, Pembangunan Jembatan Muna-Buton Bisa Tingkatkan Ekonomi

“Kalau ada provinsi baru, pelayanan akan lebih dekat ke masyarakat. Termasuk juga lapangan kerja pasti bertambah,” tuturnya.

Ia menyebut saat Kolaka Utara masih berstatus Kecamatan Lasusua, anggaran yang dikucurkan hanya sekitar Rp4 miliar per tahun. 

Namun setelah menjadi kabupaten, anggarannya melonjak menjadi lebih dari Rp1 triliun per tahun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.

“Nah, anggaran itu kan dipakai untuk jalan, infrastruktur, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Jadi terlalu banyak manfaatnya kalau Kepton bisa menjadi provinsi baru,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra, Hugua, menilai Kepulauan Buton memiliki landasan historis yang kuat untuk dimekarkan menjadi provinsi. 

Baca juga: Menteri PUPR Dody Hanggodo Sebut Jembatan Muna-Buton Target Mulai Dibangun Tahun 2026

Ia menjelaskan, Kesultanan Buton telah berdiri sejak 400 tahun silam, jauh sebelum wilayah tersebut bergabung dengan NKRI pada tahun 1961.

Menurutnya, warisan abad ke-15 ini menjadi alasan wajar dan kuat untuk mendorong Kepulauan Buton menjadi provinsi baru yang berdiri sendiri.

“Buton tidak pernah minta jadi ibu kota khusus atau daerah khusus. Yang diminta hanya diakui bahwa Buton ini wilayah kerajaan setara dengan Ternate, Arung Palakka, Yogya, dan Surakarta, yang sekarang sudah menjadi provinsi,” jelasnya. (*)

(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)