Berita Kendari

5.290 Orang di Kendari Sulawesi Tenggara Belum Terdaftar BPJS Kesehatan, Pemkot Siapkan Rp10 Miliar

Sebanyak 5.290 orang di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti
PERTEMUAN BPJS DAN PEMKOT KENDARI - BPJS Kesehatan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari membahas tentang persentase keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (10/7/2025). (TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti) 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sebanyak 5.290 orang di Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Angka tersebut diperoleh TribunnewsSultra.com dari BPJS Kesehatan Kota Kendari, Kamis (10/7/2025).

Dari total penduduk Kendari sebanyak 366.454 jiwa, 361.164 jiwa di antaranya sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Namun, tingkat keaktifannya masih berada di bawah 80 persen yakni 79,26 persen peserta aktif.

Untuk mencapai persentase keaktifan minimum 80 persen ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mesti mencapai 2.708 jiwa lagi.

Baca juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan Mulai Cair, Cara Cek Pencairan, Status Terima Bantuan Subsidi Upah Kemnaker

Kepala BPJS Kesehatan Kendari, Rinaldi Wibisono mengatakan, per 1 Juli 2025 pihaknya mencatat 98 persen penduduk Kendari sudah terdaftar JKN.

"Artinya dari total penduduk, masih ada 70.709 peserta non aktif, dan 5.290 jiwa yang belum mendaftarkan kepesertaan JKN," katanya.

Menurutnya, inilah yang menjadi tantangan Pemkot Kendari untuk mengupayakan agar mencapai standar keaktifan tersebut.

Apalagi, pada tahun 2025 standar keaktifan naik menjadi 85 persen menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025.

Dia bilang, ada sejumlah alasan ketidakaktifan peserta JKN yang jumlahnya mencapai 70 ribu jiwa lebih.

Baca juga: RSU Setia Bunda Konawe Sulawesi Tenggara Lalui Kredensialing BPJS Kesehatan, Lengkapi Rekomendasi

Di antaranya adalah kewajiban iuran belum lunas, resign hingga putus kontrak, serta data kependudukan belum valid.

Kemudian anggota keluarga sudah menjadi pekerja, ataupun belum ada perekaman biometrik.

Di tempat yang sama, Asisten I Pemkot Kendari, Maman Firmansyah membenarkan perihal persentase keaktifan peserta JKN di Kendari yang masih di bawah 80 persen.

"Tadi kita duduk bersama dalam rangka mencari solusi kebetulan hadir stakeholder terkait yang berhubungan dengan masalah-masalah tadi," jelas dia.

Pasalnya, Pemkot Kendari sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk warga Kendari yang belum terdaftar JKN. (*)

(TribunnewsSultra.com/Apriliana Suriyanti)

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved