Gubernur dan Wagub Sulawesi Tenggara
Gubernur Sultra Pastikan Warga Dapat Layanan Kesehatan, ASR: Saya Akan Biayai Jika RS Tak Bisa
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga mendapat pelayanan kesehatan
Penulis: Dewi Lestari | Editor: Amelda Devi Indriyani
TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh warga mendapat pelayanan kesehatan, tanpa terkecuali.
Ia mengatakan tidak boleh ada lagi masyarakat yang tidak ditangani hanya karena tidak memiliki biaya atau kartu jaminan kesehatan.
“Kalau rumah sakit tidak bisa membiayai, maka saya yang akan membiayai,” kata Andi Sumangerukka saat sambutan dalam kegiatan pelantikan pejabat lingkup Pemprov Sultra di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Kota Kendari, Senin (26/5/2025).
Andi Sumangerukka juga menekankan kepada jajaran Dinas Kesehatan, termasuk Direktur RS Bahteramas Sultra, agar bekerja maksimal dan memperbaiki layanan.
Ia akan memantau langsung kinerja rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan di Sultra.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sultra, dr Asridah Mukaddim, menyampaikan siap menjalankan amanah tersebut.
Ia menyebut prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan adalah hati nurani, sebagaimana yang ditekankan oleh Gubernur.
Baca juga: BREAKING NEWS Nama-Nama 26 Pejabat Dilantik Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka
“Yang paling penting tadi disampaikan Gubernur adalah hati nurani. Jadi kita menggunakan hati nurani dalam memberikan pelayanan kesehatan,” ujar dr Asridah.
dr Asridah menjelaskan Dinas Kesehatan akan tetap melayani masyarakat meskipun mereka tidak memiliki biaya maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bahkan, jika pasien tidak tercover JKN dan tidak memiliki dana, Gubernur akan menanggung biayanya, sebagaimana yang selama ini telah dilakukannya, bahkan sebelum menjabat.
Saat ini, Pemprov Sultra tengah menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD untuk membantu warga yang tidak memiliki kartu JKN.
Jika dana dari APBD tidak mencukupi, maka akan digunakan dana pribadi Gubernur.
“Kami juga berkomitmen menjaga layanan yang sudah berjalan baik dan melakukan perbaikan yang masih kurang. Fokus utama tetap pada pemerataan layanan, agar tidak ada satu pun warga Sultra yang terabaikan dalam akses kesehatan,” jelasnya. (*)
(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.